Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan syarat objektif dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu. Khususnya dari sisi penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
 
"Hal itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam UUD RI Tahun 1945," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM menanggapi terbitnya Perppu Cipta Kerja yang dinilai Komnas HAM bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020.

-?

- - - -
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut mengharuskan pemerintah memperbaiki proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan memenuhi hak publik untuk berpartisipasi secara bermakna.
 
Perppu Cipta Kerja terbit atas alasan adanya kegentingan yang memaksa, yaitu tantangan dan krisis ekonomi global yang mengancam perekonomian nasional berupa kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan.
 
Namun, dalam perspektif HAM, jelas Atnike, indikator kegentingan memaksa yang dicantumkan pada bagian menimbang huruf g Perppu Cipta Kerja, tidak cukup sebagai alasan menetapkan kedaruratan yang memberikan legitimasi bagi negara dalam mengurangi kewajibannya terkait pelaksanaan HAM.
 
"Dalam hal ini secara spesifik adalah hak publik untuk berpartisipasi secara bermakna dan hak atas informasi publik," jelas dia.
 
Atnike memahami Presiden memang berwenang menetapkan perppu dalam kegentingan yang memaksa. Namun, penetapan Perppu Cipta Kerja menimbulkan persoalan baru lantaran menegasikan putusan MK.
 
Karakteristik perppu justru meniadakan partisipasi publik yang bermakna karena penerbitannya menjadi kewenangan subjektif Presiden selaku Kepala Negara.
 
Komnas HAM merekomendasikan DPR melakukan pembahasan dan pengkajian secara mendalam atas Perppu Cipta Kerja dengan memenuhi hak partisipasi publik. Termasuk, memenuhi hak berpendapat serta hak berekspresi, dan hak atas informasi publik berbagai kelompok.
 
Terakhir, Komnas HAM mendorong DPR mengkaji Perppu Cipta Kerja dan membuka dialog dengan kelompok kepentingan atas Perppu Cipta Kerja berdasarkan asas hak partisipasi yang bermakna.
 
Presiden Joko Widodo menetapkan dan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global. Pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah kebutuhan mendesak lantaran pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global terkait ekonomi maupun geopolitik.
 

(AZF)