Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota kelompok G20 berkomitmen untuk merasionalisasi hingga menghapus subsidi energi fosil, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, komitmen tersebut kemungkinan sulit dilakukan Indonesia, mengingat subsidi BBM selama ini sudah menjadi komoditas ekonomi dan politik yang berdampak sangat besar.

Komitmen tersebut tertuang dalam G20 Bali Leaders' Declaration. Komitmen tersebut merupakan upaya untuk mengurangi beban anggaran negara serta mendorong penggunaan energi hijau.

Anggota G20 diperkirakan menghabiskan anggaran hingga US$ 200 miliar pada 2021 untuk menyediakan subsidi energi fosil. Indonesia, China, dan Inggris adalah beberapa anggota G20 yang menghabiskan anggaran jumbo untuk mensubsidi energi fosil.

-

-

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan subsidi BBM merupakan isu yang sensitif secara politik. Kebijakan subsidi BBM tidak hanya terkait isu ekonomi semata.

Karena itulah, perubahan dalam kebijakan BBM subsidi harus dilakukan secara hati ini dan bertahap.

"Di Indonesia ini (BBM subsidi) isu yang sensitif secara politik. Penghapusan subsidi energi memang tidak bisa langsung tapi harus direncanakan dan dilakukan secara bertahap," tutur Fabby, kepada CNBC Indonesia.

Indonesia memberlakukan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak 1962. Selama puluhan tahun, persoalan subsidi BBM selalu menjadi perdebatan. BBM bukan lagi menjadi persoalan ekonomi semata, tetapi juga komoditas politik.

Sebelum 2005 di mana harga BBM diputuskan melalui persetujuan DPR, pembahasan subsidi akan membuat fraksi partai politik di Senayan terbelah.

Rapat paripurna DPR untuk menentukan kebijakan harga BBM subsidi pada 31 Maret 2012, sampai ditunda berkali-kali karena tidak semua fraksi menerima usulan kenaikan harga. Sidang paripurna berlangsung dari pukul 10.00 pagi hingga berakhir pada dini hari tanggal 1 April 2012.

Subsidi BBM juga selalu menjadi isu panas setiap kali pemilihan presiden. Pada 2008-2009, misalnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga BBM susbidi sebanyak tiga kali.

Keputusan ini banyak dikritik karena dilakukan menjelang pemilihan presiden pada 2009.

Pada 1997, persoalan subsidi BBM bahkan membuat politik Indonesia sangat panas yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto.

Rencana kenaikan harga subsidi BBM subsidi juga kerap diwarnai aksi penolakan dari partai politik hingga elemen masyarakat.