Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin merespons polemik penetapan kenaikan upah minimum tahun 2023. Di mana, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah baru saja memberlakukan Peraturan Menteri Keternagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 per 17 November 2022.

Menaker mengatakan, peraturan itu diterbitkan karena Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 belum mengakomodasi kebutuhan yang ditimbulkan kondisi perekonomian saat ini. Di mana, harga-harga termasuk pangan tengah naik.

Permenaker No 18/2022 diterbitkan dengan formulasi penetapan kenaikan upah minimum khusus tahun 2023, dengan batas maksimal naik 10%.

-

-

"Artinya, 10% ini kan maksimal. Karena maksimal masih bisa dilakukan musyawarah. Yang namanya tripartit kan sudah ada. Akan ketemulah nanti win-win solution," kata Wapres kepada wartawan dalam tayangan Youtube Wakil Presiden RI, Rabu (23/11/2022).

"Bagusnya kan itu maksimal, masih bisa ada pembicaraan. Jadi fleksibel," tegas Wapres.

[-]

-

Harap-harap Cemas Jelang Pengumuman Upah Buruh 2023
(dce/dce)