RILISID, Jakarta — Partai Gerinda DKI Jakarta membantah ikut menjadi pemasok beras untuk program bansos Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020.

Demikian disampaikan Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang juga mantan Wagub DKI saat dikonfirmasi soal viral nama-nama anggota DPRD DKI asal Fraksi Gerindra yang diduga ikut menjadi pemasok beras bansos Covid-19 DKI.

“Gerindra enggak pernah jadi pemasok beras bansos,” kata Ariza, dikutip radarnonstop.co, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Sebagaimana diketahui, dokumen berisi daftar nama dan partai diduga pemasok paket bansos Covid-19 DKI diungkap pertama kali oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka dalam akun Twitternya @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu.

Dalam dokumen tersebut, tercatat sejumlah nama anggota DPRD DKI dari berbagai fraksi. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD DKI asal Fraksi Gerindra, Rany Maulani.

Namun, Rany yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu buru-buru membantah. Bahkan, Rany mengaku dirinya tak segan akan melaporkan penyebar dokumen tersebut jika ternyata hoaks.

“Sebelumnya berita perihal tersebut perlu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data tersebut tidak menjelaskan secara detail seperti yang dituduhkan. Nama-nama tersebut kan bisa siapapun, atau buatan siapapun, terutama saya pribadi lah ya contohnya. Nama Rani bisa siapa saja karena Rani bukan cuma saya," ujar Rani.

“Makanya inti dari semuanya silakan saja dipertanggungjawabkan kebenaran berita tersebut,” tambahnya.

Kronologi Geger Bansos Covid-19

Sebagaimana diketahui, kasus bansos Covid-19 masih disorot publik dalam beberapa hari terakhir. Hal ini juga banyak mendapat komentar pedas dari warganet di media sosial Twitter.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu soal bantuan sosial (bansos) beras busuk yang viral di media sosial (medsos).

Beras 1000 ton busuk tersebut diketahui merupakan program bansos Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020, yang tidak terdistribusi ke warga karena dibiarkan menumpuk di gudang.

Kasus ini pertama kali diungkap oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka dalam akun Twitternya @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu. Selama ini, isi kicauan Rudi Valinka di Twitter juga kerap mengecam program dan kebijakan era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

“Saya enggak tahu, itu kan lama (programnya). Udah lama,” kata Heru di Balai Kota DKI Jaka0rta, Rabu (11/1/2023).

Heru menjelaskan, selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan, menurutnya, pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali.

“Saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya enggak paham,” jelasnya. (*)