tirto.id - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menanggapi santai kabar adanya reshuffle yang mengarah kepada dirinya. Sebagai menteri, dia memastikan akan tetap akan fokus bekerja sebagaimana mestinya di lapangan.

"Kita ini kan menteri kerja. Kerja saja. Kita di lapangan terus (kerja)," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Terkait dengan adanya dorongan reshuffle dari PDIP, Mentan Syahrul tak menghiraukan lebih jauh. Dia bahkan sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semuanya kita serahkan kepada beliau (Jokowi)," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Menteri Pertanian dari Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo karena gagal melakukan ekspor beras.

Hasto menyebut bahwa Syahrul Yasin Limpo sempat menjanjikan akan ada ekspor beras namun hingga saat ini tidak terealisasi.

"Jangan sampai sudah menyampaikan ke publik akan melakukan ekspor tapi faktanya bertolak belakang dari yang disampaikan. Dan menciptakan berbagai persoalan berkaitan dengan impor beras," kata Hasto dalam konferensi pers refleksi akhir tahun pada Jumat (30/12/2022).

Oleh karenanya, Hasto mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle. Terkhusus kepada menteri pertanian yang menurutnya gagal dalam menjalankan tugasnya.

"Soal reshuffle sudah saya jelaskan bagaimana pentingnya seorang menteri mengambil kebijakan berdasarkan data-data yang akurat," ujarnya.

Sementara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate meminta politisi PDIP agar tidak berlagak seperti presiden yang ingin mengatur soal reshuffle menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu sebagai bentuk tanggapan atas pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat yang sebelumnya meminta para menteri dari Nasdem untuk mengundurkan diri.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights presiden," kata Plate dalam pesan singkat kepada awak media pada Kamis (5/1/2023).

Plate menyerahkan nasibnya sebagai Menkominfo dan menteri dari Nasdem lainnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. Nasdem selalu konsisten dengan sikap tersebut," jelasnya.