RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengomentari pengakuan sekaligus penyesalan Presiden Joko Widodo terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

Ismail menilai pengakuan tersebut hanyalah sekadar aksesori politik semata dikutip dari kompas.com, Jumat, 13 Januari 2023.

Ismail juga menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk pemenuhan janji kampanye di pemilihan presiden (Pilpres) 2014 yang ketika itu hendak mencalonkan diri sebagai presiden.

"Sebagai aksesori, pengakuan dan penyesalan itu hanya akan memberikan dampak politik bagi presiden, tetapi tidak memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana digariskan oleh UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujarnya.

Untuk diketahui, Jokowi mengaku sangat menyesalkan terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Tanah Air.

Pengakuan tersebut disampaikan Jokowi
usai menerima laporan dari Tim PPHAM di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa, dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat," sebut Jokowi.