MENTERI BUMN Erick Thohir menegaskan saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, dan rawan dikorupsi.

Pihaknya pun bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menelusuri oknum mana saja yang terindikasi melakukan penyelewengan agar tidak ditunjuk kembali menjadi pejabat BUMN, khususnya yang menangani dana pensiun.

Hal tersebut disampaikan Erick saat mengumpulkan 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN pada Rabu (11/1) malam, di Jakarta.

"Track recordnya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini," ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/1).

"Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," tambah Erick.

Belum lama ini, Menteri BUMN menyampaikan laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN ialah sebesar 65% dana pensiun di perusahaan plat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. "Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," tuturnya.

Erick menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik, harus terbaik dimulai dari orang dalam. Ia merasa para direksi penting menerapkan pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem.

"Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan. Dengan sistem yang baik dan bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat," pungkasnya. (OL-8)