Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun ramai dibahas di media sosial. KPK mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan.

"Terkait dengan itu nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).

Ali mengatakan KPK juga meminta peran aktif masyarakat. Dia mengimbau warga yang mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut bisa segera melaporkan dan menyerahkan bukti kepada KPK.

-

-

"Tetapi prinsipnya bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," ucap Ali.

Dia menambahkan, tiap informasi dari warga akan ditelaah kembali untuk memastikan kebenaran perihal dugaan korupsi bansos COVID di DKI Jakarta.

"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi. Misalnya kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," tutur Ali.

Heboh di Media Sosial

Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 silam senilai Rp 2,85 triliun ramai dibahas di media sosial. BP BUMD DKI Jakarta meluruskan soal kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di gudang Perumda Pasar Jaya.

Kabar dugaan penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka melalui akun twitternya @kurawa. Rudi menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung.

"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh," ujar Rudi dalam akun twitternya @kurawa seperti dilihat, Kamis (12/1/2023).

"Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung," lanjut dia.

Rudi menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyaluran paket sembako yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun, nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar Rp 2,85 triliun.

Cuitan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulogadung. Di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak.

"Setelah mendapatkan informasi lokasi Gudang penyimpanan beras bansos milik perumda pasar jaya maka gue pun meluncur ke TKP lokasinya di kawasan Industri Pulogadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh pasar jaya sangat sunyi dan dijaga oleh security. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak," jelas dia.

Rudi juga menyertakan analisa vendor hingga suplier yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta yang memuat sejumlah nama. .

"Sesuai dengan mata anggaran Bansos Covid 2020 seharusnya beras2 ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021 yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan spt ini?" tanyanya.

Penjelasan BP BUMD DKI

Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di gudang Pulogadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan.

"Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," kata Fitria saat dihubungi detikcom, Kamis (12/1/2023).

Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini.

"Di mana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," jelasnya.

"Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BPBUMD untuk menjustifikasi," tambah dia.

detikcom telah berupaya menghubungi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tak merespon.

Tanggapan Pj Gubernur DKI ada di halaman selanjutnya.