Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pihak Istana Presiden tidak pernah ikut campur dalam meloloskan partai politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
 
"Saya kira sudah dijawab oleh Presiden (Joko Widodo) Istana enggak ada itu (ikut campur), hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke istana," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Januari 2023.
 
Wapres menilai apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPU, dapat menempuh jalur hukum. Salah satunya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

-?

- - - -
"Kalau ada yang merasa (keberatan) kan ada badan pengawasnya itu disampaikan," bebernya.
 
Sebelumnya, dalam Rapat dengar pendapat umum (RDPU), perwakilan koalisi Hadar Nafis Gumay memaparkan temuan-temuan soal dugaan kecurangan pemilu di tahap verifikasi parpol. Hadar menjelaskan ada dugaan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat untuk melakukan perubahan data di proses verifikasi faktual partai yang belum memenuhi syarat di beberapa wilayah.
 
 
Hadar lantas mengungkapkan ada perintah dari KPU pusat untuk membantu meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora di 24 provinsi. Temuan pelanggaran tersebut terlihat dalam tangkapan layar pesan WhatsApp dari anggota KPUD. 
 
"Pada sistem di Sipol, perintahnya untuk bantu parpol Partai Gelora ya. Dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada masing-masing provinsi masih berapa kabupaten kota lagi yang harus MS (memenuhi syarat) dari partai itu," kata Hadar.
 
Selanjutnya, dalam tangkapan layar pesan itu menekankan tindakan meloloskan Partai Gelora harus dilakukan. Sebab, menjadi instruksi dari Istana. 
 
"Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam dan lain-lain," seperti tertulis dalam tangkapan layar pesan whatsapp anggota KPUD.
 

(END)