Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polda Papua memproses hukum guna mengungkap penyebab kematian warga sipil akibat kericuhan pasca-penangkapan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (10/1).

"Meminta Kapolda Papua untuk melakukan proses hukum guna mengungkap kematian 1 orang warga sipil dan 2 orang warga yang luka-luka secara profesional, objektif, dan akuntabel," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan resmi, Kamis (12/1).

Disampaikannya, eskalasi kekerasan, yang berdampak pada situasi keamanan, di Papua meluas seiring dicokoknya Lukas. Oleh karenanya, Atnike juga mendorong Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih menciptakan kekondusifan situasi secara berkelanjutan setelah kericuhan.

Menurutnya, perlu pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar situasi di Papua kondusif. Kemudian, aparat keamanan diminta tak menggunakan kekuatan yang berlebihan.

"Aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah-langkah yang humanis sesuai dengan prinsip hak asasi manusia," ujar Atnike.

Di sisi lain, Komnas HAM mengecam tindakan perusakan fasilitas umum dalam kericuhan yang terjadi, termasuk perusakan gedung sekolah dan kantor pemerintahan. Masyarakat pun diimbau tak menyebarkan informasi provokatif guna mengantisipasi munculnya sentimen negatif yang berpotensi memperkeruh keadaan.

"Komnas HAM meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan meningkatnya konflik dan kekerasan semakin meluas di wilayah Papua," tutur Atnike.

Setelah Lukas Enembe diberangkatkan ke Jakarta via Bandara Sentani, Selasa lalu, kondisi di Jayapura sempat rusuh. Polda Papua telah menerjunkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menyelidiki terbunuhnya warga oleh kepolisian.