JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, semestinya tidak ada satupun partai politik yang lolos menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) bila verifikasi faktual benar-benar dilaksanakan.

"Kalau kita bicara jujur, kalau semua partai itu diverifikasi, betul-betul diverifikasi faktual, maka tidak ada satu partai pun yang lolos," kata Yusril dalam Rakornas PBB di Kepala Gading, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Yusril menuturkan, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan bahwa partai harus memiliki 1.000 anggota di setiap kabupaten/kota untuk bisa menjadi peserta pemilu.

Padahal, ada kabupaten yang penduduknya cuma 12.000 orang dari usia bayi hingga kakek-nenek. Sehingga, mustahil bagi partai untuk mendapatkan 1.000 anggota di kabupaten tersebut.

Baca juga: Koalisi Pegang Bukti Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan KPU untuk Loloskan Partai Tertentu

"Penduduknya saja cuma 12.000, bagaimana punya 1.000 anggota? Enggak masuk akal, aturan-aturan yang kita buat itu sangat aneh, tetapi itulah yang terjadi," kata Yusril.

Ia mencontohkan, PBB juga pernah dinyatakan tidak bisa menjadi peserta pemilu hanya karena tidak memenuhi syarat di satu kabupaten/kota, yakni Kabupaten Manokwari Selatan.

"Padahal KPU-nya tidak melakukan verifikasi, seenak-enaknya saja bilang enggak lolos, ribut kita," ujar Yusril.

Pakar hukum tata negara itu berpandangan, jika satu kabupaten/kota tidak memenuhi syarat, semestinya partai politik cukup dinyatakan tidak boleh mengikuti pemilu di kabupaten tersebut.

"Masak gara-gara Kabupaten Manokwari Selatan, seluruh Indonesia PBB tidak boleh ikut pemilu? Saya kira memang aturan-aturan ini harus dibuat dengan cair lagi," kata Yusril.