AKURAT.CO Rapat dengan pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih berlangsung tegang.

Bahkan, RDPU yang awalnya terbuka kemudian digelar secara tertutup. Keputusan mendadak itu diambil saat perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay memaparkan materi terkait tahapan penyelenggaraan verifikasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.

Secara lebih khusus lagi, mantan anggota KPU RI 2012-2017 itu membahas dugaan pelanggaran pada bagian verifikasi faktual.

"Di mana di dalamnya verifikasi awal pertama, kemudian perbaikan, administrasi atau dokumen untuk verifikasi, dan selanjutnya verifikasi perbaikan," terang Hadar di hadapan wakil rakyat di  ruang rapat Komisi II DPR, gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Rabu (11/1/2023).

Hadar lantas menunjukkan sebuah pesan singkat berisi perintah Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol.

Namun ketika materi tersebut belum selesai dipaparkan tiba-tiba Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia melakukan interupsi. Dia meminta agar rapat digelar tertutup.

"Saya kira rapat ini kita alihkan dari yang terbuka jadinya tertutup saja," ujar Doli.

Hadar pun sontan bereaksi menyarankan agar RDPU tetap terbuka untuk publik.

"Ini kan informasi publik nggak kita terbuka saja?" ucap Hadar.

Menurut Doli, berhubung materi tersebut akan menyebut nama-nama institusi. Sehingga perlu dilakukan konfirmasi dulu. 

"Karena ini menyebut nama institusi. Persoalannya ini menyebutkan beberapa pihak sehingga harus kita konfirmasi," jelas legislator dari Fraksi Golkar itu. []