Gubernur Papua, Lukas Enembe tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, usai ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah restoran di Papua, Selasa (10/1/2023). Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi sejak awal September lalu terkait proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

"Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi 76 orang, penggeledahan di 6 tempat di daerah Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam,"

RAKYATKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Pemblokiran rekening tersebut seperti disampikan Ketua KPK, Firli Bahuri. Ia menyatakan rekening yang diblokir berisi uang senilai Rp 76,2 miliar.

"KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Rabu, 11 Januari 2023.

Baca Juga : Polri Minta Masyarakat Jaga Papua Tetap Kondusif usai Lukas Enembe Ditangkap KPK

Terkait kasus yang menjerat Lukas Enembe, KPK telah melakukan pemeriksaan puluhan. Di sisi lain, penggeledahan pun dilakukan di berbagai tempat.

"Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi 76 orang, penggeledahan di 6 tempat di daerah Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam," sebut Firli.

Tak hanya itu, KPK juga melakukan penyitaan sejumlah aset seperti perhiasan hingga kendaraan mewah dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Baca Juga : Polda Papua Amankan 19 Pendukung Lukas Enembe, 1 Meninggal Ditembak Aparat

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai Rp 4,5 miliar," jelas Firli.

Firli mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait aliran uang yang diduga diterima Lukas Enembe dan dugaan perubahan bentuk ke dalam beberapa aset yang bernilai ekonomis terkait kasus korupsinya.

Sumber: VIVA.co.id