Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menolak rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan. Salah satu alasannya lantaran daya beli masyarakat saat ini masih rendah.

"Sejak awal fraksi kami tidak setuju dengan ERP ini. Satu, daya ekonomi masyarakat kita kan lemah," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).

"Kondisi ekonomi masyarakat belum pulih 100 persen pasca COVID-19," tambah dia.

-

-

Selain itu, Hasbiallah memandang manfaat penerapan ERP bakal dirasakan oleh masyarakat luar Jakarta dibandingkan warga aslinya. Karena itu, dua mendorong agar Dinas Perhubungan mematangkan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kedua, andai kata fraksi saya PKB setuju, itu harus dipilah mana masyarakat Jakarta mana masyarakat di luar jakarta. Hitung-hitungannya lebih banyak masyarakat yang di luar Jakarta yang gunakan ERP itu. Oleh karena itu harus dipilah, Dishub benar-benar kajiannya secara menyeluruh," jelasnya.

Karena itu, PKB mengusulkan lebih baik Pemprov DKI menambah jumlah parkir (park and ride) sebagai solusi kemacetan. Nantinya, park and ride dapat ditempatkan di stasiun terdekat sehingga masyarakat dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum. Dengan begitu, volume kendaraan yang melintas di jalanan Ibu Kota semakin berkurang.

"Kita beberapa kali usul untuk mengurai kemacetan Jakarta harus bangun parkiran untuk mobil masuk ke Jakarta. Park and ride. Karena kalau park and ride nggak dibikin, DKI akan terus macet. Karena ganjil genap pun imbasnya sangat sedikit sekali. Karena itu pemprov buat park and ride seperti di negara-negara maju," imbuhnya.

Simak respons PSI di halaman berikutnya.