Indonesia memperoleh berbagai kemajuan dalam negosiasi perbatasan dengan negara-negara tetangga sepanjang tahun 2022. Capaian tersebut diraih setelah menjalankan upaya diplomasi kedaulatan secara intensif di tengah Presidensi G20.

"Tahun ini, perundingan batas maritim telah diintensifkan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Retno menyampaikan Indonesia berhasil menandatangani kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Vietnam setelah melalui perundingan selama 12 tahun. Terkait perundingan batas maritim, Retno menegaskan seluruh perundingan dijalankan dengan berpegang teguh pada UNCLOS 1982.

-

-

"Semua perundingan maritim dijalankan dengan secara teguh menghormati dan berdasarkan UNCLOS 1982," jelas Retno.

Selain batas maritim, Indonesia juga terus mengintensifkan negosiasi perundingan batas darat dengan Timor Leste dan Malaysia. Perundingan mengenai revisi Perjanjian Perlintasan Perbatasan dan Perjanjian Perdagangan Perbatasan dengan Malaysia juga akan ditandatangani tahun ini.

Retno menuturkan penguatan diplomasi kedaulatan masih akan menjadi salah satu fokus politik luar negeri Indonesia di tahun 2023. Untuk perundingan batas maritim, Indonesia akan melanjutkan finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial dengan Malaysia untuk segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan, perundingan batas Landas Kontinen dengan Filipina, dan perundingan batas ZEE dengan Palau.

Sedangkan terkait perundingan batas darat, Indonesia akan melanjutkan perundingan perbatasan dengan Timor Leste di Noel Besi/Citrana dan Bijae Sunan/Oben, serta dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai. Indonesia juga akan melakukan reaktivasi Joint Border Committee (JBC) dengan Papua Nugini yang tertunda sejak 2020.