Hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan sedang tidak baik-baik saja saat ini. Tidak selalu proses demokrasi mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina di kampus Paramadina di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023). 

Menurut Mahfud, hal itu disebabkan oleh konfigurasi politik yang tidak kondusif.

"Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara kita tidak selalu kondusif untuk pembangunan. Bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik. Misalnya, korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis, dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Namun demikian, lanjut Mahfud, demokrasi masih menjadi sistem politik terbaik bagi Indonesia. Sebab, demokrasi juga melahirkan sejumlah perubahan positif, kesetaraan, dan pembangunan yang terbuka.

"Sistem demokrasi masih tetap yang terbaik. Jangan berfikir sistem lain. Adapun kekurangan-kekurangan, jebakan-jebakan konfigurasi politik yang korup tadi hendaknya kita perbaiki pelan-pelan. Karena, kalau mau jujur, demokrasi juga banyak menghasilkan kemajuan," lanjut profesor hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut dalam keterangan tertulisnya.

Mahfud MD mengatakan bahwa isu kecurangan akan selalu muncul di setiap pemilu. Namun, kecurangan Pemilu pascareformasi terjadi bukan akibat pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi oleh perilaku curang antar pihak yang berkontestasi dalam pemilu.

"Kalau dulu KPU tidak benar, pemerintah yang boleh disalahkan. Tetapi sekarang, KPU-nya bebas, karena parpol dan DPR sendiri yang memilih (KPU). Yang curang antarpemain (politisi)," kata Mahfud.