JawaPos.com – Serapan terhadap alokasi belanja tidak terduga (BTT) jauh dari target. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada daerah untuk memperbaiki pola penggunaan dana BTT itu pada tahun ini.

Tito menyatakan, dari total sekitar Rp 22 triliun anggaran BTT yang dialokasikan, lebih dari setengahnya tidak digunakan daerah.

”Hanya 41 persen atau Rp 9 triliun. Artinya, ada Rp 13 triliun dana BTT yang ada di daerah, (baik) provinsi maupun kabupaten kota,” ujarnya dalam rapat koordinasi virtual dengan kepala daerah di kantor Kemendagri Jakarta kemarin (9/1).

Besarnya sisa dana itu disesalkan Tito. Padahal, dana tersebut akan sangat berguna jika direalisasikan. Misalnya, memperbanyak pasar murah. ”Operasi pasar murah yang sebetulnya adalah kunci ketika terjadi kenaikan demand (permintaan, Red),” imbuhnya.

Mantan Kapolri itu mengingatkan, 2023 sudah masuk tahun politik. Dengan demikian, ”iklim” di tengah masyarakat mulai menghangat. Jika harga pangan gagal dibuat stabil, pihaknya khawatir soal potensi politisasi yang bisa berujung gejolak. ”Masalah stabilitas harga bahan pangan itu menjadi concern yang paling utama. Di masyarakat bawah kita terutama,” jelasnya.