FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Ada komitmen kuat membangun hubungan lebih baik kedua negara. Hal ini bisa membawa angin segara bagi Sulsel.

Presiden RI Joko Widodo telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin. Anwar bahkan mengikuti forum bersama pengusaha dan tokoh tanah air.

Lawatan Anwar sejak resmi menjadi PM, merupakan yang pertama. Indonesia jadi kunjungan diplomatik pertamanya. Beberapa isu pembahasan timbul pada pertemuan ini, mulai dari demarkasi perbatasan, perdagangan, tenaga kerja, dan kelapa sawit.

Penyerahan 11 letters of interest (Lol) dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta penandatanganan delapan Nota Kesepahaman (MoU) antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia bernilai Rp4,11 triliun terjadi di sela-sela kunjungan itu.

Usai pertemuan ini, komitmen yang benar harus dipegang kedua negara. Bagaimana pun, Indonesia perlu menjaga muruah atau harga dirinya sebagai bangsa dengan tidak membiarkan tenaga kerja Indonesia/pekerja migran Indonesia (TKI/PMI) ilegal dari negerinya masuk ke negeri orang.

Malaysia juga perlu memanusiakan pekerja dengan tidak “seolah-olah” membiarkan pekerja ilegal dengan upah murah bekerja di negerinya, terutama di perkebunan besar dan kilang-kilang (pabrik-pabrik).

"Secara umum, pemerintah RI dan Pemprov Sulsel perlu memperbaiki perekonomiannya agar tak banyak warganya yang mengais rezeki jadi TKI/PMI, apalagi jadi pekerja ilegal di negeri jiran," papar Nasrullah Mappatang, pengamat politik dan pemerintahan Malaysia dan Asia Tenggara.

Untuk konteks Sulsel, pekerja banyak masuk ke Sabah, khususnya di daerah perbatasan Nunukan - Tawau. Mereka bekerja di perkebunan sawit. Sulsel perlu memonitor yang menjadi TKI ini.

"Sebisa mungkin legal dan punya perlindungan. Tidak dengan membiarkan mereka bekerja secara ilegal dan di bawah ancaman perdagangan manusia dan deportasi dari pemerintah Malaysia," kata peneliti dan mahasiswa Program Doktoral Jurusan Sosiobudaya, Akademi Pengajian Melayu, University of Malaya, Kuala Lumpur, ini.

Selama ini masih banyak pekerja berupah murah, apalagi ilegal yang keluar dari negeri tersebut. hal ini harus menjadi pelajaran bagi instansi terkait.

"Sebab, di situ cermin kegagalan pemerintah setempat dalam menyejahterakan rakyat," kritiknya.

Perkuat Ekonomi

Di sisi lain, posisi Malaysia dan Indonesia termasuk Sulsel sebagai salah satu penghasil sawit yang besar menimbulkan ketakutan bagi negara-negara luar.

Jika kerja sama yang kuat antara Malaysia dan Indonesia di sektor kelapa sawit, maka akan memberi pengaruh pada ekspor impor minyak goreng yang dihasilkan. Artinya, peraturan perdagangan internasional yang cukup kuat bisa ditembus dari kerja sama tersebut.

"Salah satu yang terbentuk, misal, Malaysia mengirim kelapa sawitnya untuk diproses, begitu pun sebaliknya. Apalagi di Sulsel, produsen kelapa sawit cukup besar, tentu ini akan turut membantu perekonomian kita," terang Abdul Muttalib Hamid, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

Jika itu berjalan dengan baik, maka pasar Eropa atau Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor mendominasi, tentu bisa ditembus. Sisi lain jika kerja sama berjalan, dari sektor tenaga kerja hal ini juga akan menguntungkan bagi Indonesia. Termasuk Sulsel.

Tekanan tenaga kerja dari Indonesia di Malaysia bisa terserap lebih banyak, tentu ini seiring dengan perlindungan yang berikan. Diketahui, saat ini mobilitas buruh migran di perkebunan kelapa sawit Malaysia cukup besar.

Hal ini membantu Sulsel, mengingat banyaknya perantau yang masuk ke Malaysia.

"Ini kesempatan juga bagi mereka, selain mencari lapangan kerja lain, juga menjadikan kelapa sawit sebagai alternatif tenaga kerja," lanjutnya.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulsel Arif R Pabitingi menyebut pertemuan ini bisa menjadi angin segar utamanya pada jalur ekspor antara Indonesia-Malaysia maupun Sulsel-Malaysia.

Kehadiran ini akan membuat kesepakatan terkait bagaimana kelapa sawit bisa saling mendukung antara posisi ekspor masing-masing negara. Kedua negara yang menyatu dalam kerja sama tentu akan memengaruhi terhadap jumlah volume ekspor kelapa sawit terhadap negara-negara lain.

"Jika betul sepakat dari segi harga dan volume tentu akan ada hal lain yang membuat kedua negara menjadi real agreement. Sehingga tak hanya perjanjian di atas kertas saja," paparnya.

Saat ini dari segi komoditas, Malaysia menjadi 10 besar negara tujuan terbesar. Hal ini menjadi pasar yang harus dijaga konsistensinya, mengingat banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari sektor perdagangan.

"Kalau dari Sulsel sendiri, dominasi komoditas ikan segar olahan, rempah-rempah sama beberapa komoditas turunan kelapa," singkatnya.

Ulasan Anwar

Anwar yang dilantik sebagai PM pada 24 November 202, menyerahkan letter of intent (LoI) dalam partisipasi pembangunan IKN. Lol ini sudah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.

Dalam pembangunan IKN ini ada kepentingan Malaysia. Utamanya di kawasan Sabah dan Serawak. “Masyarakat Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Karena berdekatan, maka ada kepentingan ekonomi,” ucapnya

Indonesia dan Malaysia juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman lain. Misalnya bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai. Anwar juga mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

”Saya mendapatkan dua ide yang akan saya selesaikan untuk dituntaskan di Malaysia tentang hilirisasi dan juga digital ekonomi dan teknologi,” katanya.

Terkait isu PMI, Anwar menyatakan sudah mengetahui jika ada banyak masalah terkait hal ini. Dia pun berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang disebutnya dapat merenggangkan dua negara bertetangga ini. “Tahun ini dan tahun lalu, hukuman cambuk sudah ditiadakan,” tuturnya. (fni/jpg/zuk/fajar)