Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang dinilai tak kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang berlangsung, khususnya kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. Dalam perkara ini, Lukas bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP), Rijatono Lakka, berstatus tersangka.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, tim penyidik sempat memanggil Lukas untuk pemeriksaan, tetapi tak dipenuhi dengan dalih kondisi kesehatan. Lukas belakangan malah muncul di ruang publik dan meresmikan beberapa proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

"Ternyata tersangka LE ini muncul di ruang publik untuk meresmikan beberapa proyek Pemerintah Provinsi Papua. Tentu ini, kan, kami sayangkan informasi dan data yang disampaikan oleh penasihat hukum," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/1).

Di sisi lain, ungkap Ali, KPK sempat digertak kuasa hukum Lukas usai menolak permohonan berobat ke Singapura. KPK bahkan dituntut bertanggung jawab jika kondisi kesehatan Lukas mengalami perburukan.

"[Pengacara Lukas] mengatakan, KPK harus bertanggung jawab bila kemudian tersangka meninggal dunia karena tidak memenuhi permohonan untuk berobat ke Singapura. Tapi, faktanya, kan, sebaliknya," ujar Ali.

Terkait hal tersebut, KPK akhirnya melakukan pemeriksaan faktual terhadap kondisi kesehatan Lukas secara langsung di Papua. Bahkan, sebelum diperiksa penyidik di Jakarta, Lukas terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh tim dokter KPK.

Ali menegaskan, pemeriksaan kesehatan merupakan wujud pemenuhan hak tersangka, baik saat pemeriksaan maupun penahanan. "Kalau diperlukan keterangan ataupun pemeriksaan dari dokter lain, ya, pasti kami akan fasilitasi sepanjang memang kondisinya membutuhkan."

KPK menangkap Lukas Enembe di Papua, Selasa (10/1). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tim lapangan, Lukas ditangkap di sebuah rumah makan di Jayapura.