Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa partainya menghormati konstitusi bahwa soal reshuffle itu kewenangan presiden. Secara teknis, kata Viva kepatuhan pada Presiden sudah diatur di pasal 17 UUD RI 1945.

Secara substansi dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Bagi PAN, diungkapkan Viva, presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detail yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan. Selain itu, adalah karena pertimbangan politik.

"Agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," demikian pendapat Viva.

Viva kembali menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, baik tentang kinerja menteri atau faktor politik.

Lebih lanjut Viva menjelaskan, saat kader PAN Asman Abnur menjabat Menteri PAN RB memilih mengundurkan diri. Alasannya ketika itu karena menjelang pemilu 2019 PAN berbeda sikap politik dengan partai koalisi pemerintah.

"Pak Asman mundur dari menteri. Bukan soal kinerja, tetapi soal etika dan fatsun politik," jelasnya.

Meski demikian, setiap fase pemerintahan tentu mengalami pkonfigurasi politik yang berbeda-beda. PAN kata Viva, tetap akan menghormati dan mendukung setiap kebijakan presiden Jokowi.