"Kami mengharapkan FKUB, (Bawaslu) bekerja sama dengan FKUB mengembalikan tempat ibadah sebagai ajang bersama. Tentu, semua orang berhak memilih calon, calon legislatif dan lain-lain. Namun, tidak etis kiranya itu dilakukan di tempat ibadah," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Pemberdayaan FKUB dalam Mendukung Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, Senin.

. Bawaslu: Sekretariat di empat DOB paling lambat terbentuk Juli 2023

Sejauh ini, Bawaslu telah menemukan beberapa dugaan penyalahgunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye. Terakhir, terkait dengan pengibaran bendera Partai Ummat di dalam Masjid Raya At-Taqwa di Cirebon, Jawa Barat.

Atas peristiwa tersebut, Bawaslu Kota Cirebon telah meminta keterangan dari pengurus Partai Ummat. Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin mengatakan, pada Kamis (5/1), pengurus Partai Ummat Kota Cirebon mendatangi Bawaslu untuk melakukan klarifikasi terkait pengibaran bendera partai di dalam masjid.

Mereka menyampaikan pengibaran bendera tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, namun merupakan aksi spontan. Ketika itu, pengurus sedang mengadakan pertemuan dan melakukan sujud syukur setelah Partai Ummat dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Setelah melaksanakan sujud syukur tersebut, mereka kemudian berfoto bersama dan ada dua anggotanya yang membawa bendera selanjutnya dibentangkan pada saat berfoto.

"Dari pengakuannya, pengibaran bendera itu spontan setelah pelaksanaan sujud syukur," ucap Joharudin.

Bagja berharap peristiwa yang mengarah pada menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye tidak terjadi kembali.

Berikutnya, dalam kesempatan yang sama, ia pun mengharapkan FKUB bersedia bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk mengedepankan politik-politik ide demi menyejukkan iklim politik yang sempat memanas dalam beberapa waktu terakhir.

. DPRD apresiasi pembangunan gedung Bawaslu Kabupaten Bogor
. Bawaslu putuskan KPU Sulsel tak bersalah soal verifikasi parpol
. Bawaslu imbau KPU provinsi buka akses data terkait pencalonan DPD 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2023