POJOKSATU.id, JAKARTA— Sistem pemilu proporsional tertutup berpeluang membunuh PAN dan PPP karena terbatasnya party ID (identitas partai) dan tokoh kharismatik di dalamnya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, soal pemilu proporsional tertutup.

Menurutnya, pemberlakuan sistem proporsional tertutup dinilai berpotensi menguntungkan, menggerus dan membunuh partai-partai tertentu.

Sebab, sistem kekuasaannya akan semakin sentralistik, mudah dikooptasi oleh elite partai politik tertentu, yakni PDI Perjuangan.

“Dampaknya, akan memaksa para calon legistatif (Caleg) menggunakan logistik dan jaringan kuatnya untuk masuk ke partai-partai yang sentralistik dan memiliki party ID yang kuat,” jelas Ahmad Khoirul Umam, Minggu (8/1).

-

8 Pimpinan Parpol Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Termasuk 2 Menteri Jokowi

Pria yang karib disapa Umam ini mengatakan, jika sistem proporsional tertutup diberlakukan PDIP akan diuntungkan karena merupakan partai yang memiliki party ID yang lebih besar.

Sementara itu, kekuatan Golkar akan paling tergerus signifikan, alasannya ada banyak varian kekuatan politik di dalamnya.

“Di saat yang sama, sistem proporsional tertutup ini berpeluang membunuh PAN dan PPP karena terbatasnya party ID dan tokoh khatismatik di dalamnya,” jelas Umam.

Dia menganalisa sistem proporsional tertutup juga berpeluang menguatkan praktik politik aliran, yang selama ini kian mencair di era pasca reformasi.

Dikatakan Umam, menguatnya politik aliran akan membuat politik nasional semakin terpolarisasi.

“Di situ, praktik hoax, ujaran kebencian (hate speech) dan upaya pembunuhan karakter (character assasination) terhadap lawan politik akan menjadi alat paling efektif untuk mengonsolidasikan sentimen dukungan elektoral partai-partai,” tambah Umam.

Bagi Umam, pemberlakuan sistem proporsional terbuka merupakan langkah modernisasi sistem kepartaian. Esensinya, tambah Umam, rakyat harus paham siapa wakilnya.

Dengan demikian, para wakil rakyat benar-benar menjadi representatif dan bisa dievaluasi oleh pemilihnya.

Artinya, sistem proporsional tertutup hanya akan merampas hak rakyat untuk memiliki wakilnya yang akuntabel.

Lebih lanjut Umam menjawab argumentasi praktik money politics yang menjadi alasan utama pengembalian sistem proporsional tertutup.

Umam melihat, sistem itu justru akan mengokohkan kooptasi oligarki dan hegemoni politik, yang akan membuat demokrasi tidak lagi relevan di Indonesia.

“Karena evaluasi dan perbaikan memang dibutuhkan, tanpa harus mengubah sistem hingga kualitas praktis demokrasi kembali mundur signifikan,” jelas Dosen Universitas Paramadina ini.(ikror/rmol/pojoksatu)