Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berkomunikasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membahas isu pelanggaran HAM yang kerap dianggap berat di Papua. Agar, dapat memastikan  langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional di bumi cendrawasih.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, setiap tindakan yang diambil pihaknya di Papua, merupakan bagian dari sikap pengawalan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua. 

"Tentunya kami berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang dilakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1).

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan menjadi masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya. 

Dengan begitu, Yudo menyampaikan,  akan mengiambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua. 

Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua. 

"Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan kedepan maupun perencanaan ke depan," kata Yudo. 

Terkait pembangunan fisik, kepolisian sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.