Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang,  Sutiaji mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus kolaborasi demi akselerasi pembangunan di daerah. Dia mengajak semua pihak untuk memandang secara holistik kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Pernyataan itu diutarakan langsung Sutiaji kepada jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Malang dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dari 57 Kelurahan. Dalam acara Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022, Kamis (27/1/2022).

“Kalau kita ingin hebat maka kita harus bersatu. Banyak hal yang masih perlu diakselerasi dan untuk itu kita jangan lagi berpikir untuk kepentingan wilayah sendiri dan kepentingan sesaat,” ujar Sutiaji.

Sutiaji menuturkan jika seluruh usulan infrastruktur dari masyarakat melalui musrenbang dan berbagai saluran perencanaan lainnya diakomodir sepenuhnya butuh Rp27 triliun. Sementara APBD Kota Malang masih pada kisaran 2 Triliun. Apalagi dalam kondisi pandemi yang berdampak pada pendapatan daerah dan menuntut refokusing disejumlah pos yang awalnya diproyeksikan untuk infrastruktur.

“Maka prioritas menjadi keharusan dan penting untuk dipahami, dikomunikasikan ke masyarakat agar tidak terjadi disinformasi.  Pak lurah, pak camat bersama masyarakat juga pantau pelaksanaan di lapangan.  Kita kawal bersama,” kata Sutiaji.

Sutiaji memaparkan bahwa sebanyak 199 pekerjaan konstruksi akan dijalankan Pemerintah Kota Malang pada tahun 2022.  Diantaranya meliputi penanganan jalan sepanjang 11.200 meter, penanganan drainase sepanjang 19.090 meter, pembangunan jalan paving sepanjang 3.100 meter, penanganan 8 lokasi jembatan, pembangunan 547 titik penerangan jalan umum (PJU) baru, tambahan akses air minum sebanyak 1.166 sambungan rumah HIPPAM dan akses sanitasi bagi 1.030 sambungan rumah.

Deretan kegiatan ini selaras mendukung sejumlah prioritas Kota Malang tahun 2022 yang mencakup pemeliharaan jalan dan jembatan, masterplan drainase, penyelesaian fisik Malang Creative Center, pembangunan drainase, penataan lanjutan zona 3 Kawasan Kajoetangan Heritage hingga intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk pengentasan stunting.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP, Diah Ayu Kusumadewi, menambahkan bahwa program pembangunan infrastruktur tersebar merata di 5 kecamatan dan mengakomodir aspirasi berbagai pihak melalui proses perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak 2021 lalu.

“Jadi yang kita sampaikan ke masyarakat hari ini ada yang bersumber dari musrenbang, usulan dinas maupun pokok pikiran DPRD,” tandas Diah.

Dari sebaran lokasi pembangunan infrastruktur per kecamatan Kecamatan Kedungkandang tercatat sebagai lokasi terbanyak yakni 50 kegiatan.  Disusul kemudian pelaksanaan kegiatan infrastruktur di Kecamatan Sukun sebanyak 45 kegiatan, Kecamatan Blimbing sebanyak 38 kegiatan, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 36 kegiatan dan Kecamatan Klojen sebanyak 30 kegiatan. [luc/but]