Ketua Umum Partai Republik Kevin McCarthy dilantik sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sabtu (7/1/2023) pagi. Hal ini mengakhiri minggu pertikaian yang memecah belah dan secara resmi menyerahkan kendali DPR kepada GOP.

Perpecahan dalam partai mengubah prosedur yang biasanya lancar menjadi kebuntuan bersejarah, dengan 20 anggota parlemen garis keras dari Partai Republik menunda proses tersebut dalam upaya gabungan untuk menggagalkan penunjukan McCarthy dan menekan konsesi dari seorang pemimpin yang mereka anggap terlalu ramah terhadap pendirian.

Baca Juga: Harusnya Terpilih di Hari Pertama, Ini Penyebab Amerika Gagal Punya Ketua DPR Baru

Siapa sebenarnya Kevin McCarthy?

Sebagai anggota kongres sembilan periode, McCarthy telah mewakili distrik California sejak 2007. Dia adalah sekutu dekat Paul Ryan yang konservatif secara fiskal --yang menjabat sebagai pembicara antara 2015 dan 2019-- dan telah bergerak di lingkaran atas partai selama hampir satu dekade, setelah menjadi pemimpin mayoritas dari 2014 hingga 2019, dan pemimpin minoritas dari 2019 hingga sekarang.

McCarthy adalah pendukung awal mantan Presiden Donald Trump dan bersekutu dengannya dalam sebagian besar masalah selama masa kepresidenannya. Namun, dia menjauhkan diri dari klaim penipuan Trump setelah pemilu 2020. Keduanya kemudian berdamai, dan Trump mendukung upayanya untuk menjadi pembicara.

Mengapa butuh waktu lama?

Partai Republik memegang mayoritas kursi 222-213 di DPR, yang akan cukup bagi McCarthy untuk memenangkan posisi pembicara dengan nyaman dalam keadaan normal.

Namun, butuh 15 putaran pemungutan suara untuk memastikannya, berkat oposisi dari sayap GOP yang lebih konservatif, banyak dari mereka adalah anggota 'Kaukus Kebebasan' pro-Trump.

Di babak pertama, 19 Republikan menentang McCarthy, sebelum jumlah itu dikurangi menjadi enam yang memilih 'hadir' di babak ke-15 dan terakhir. Terakhir kali DPR melampaui satu putaran untuk mengonfirmasi seorang pembicara adalah pada tahun 1923.

Apa yang terjadi selanjutnya?

Dengan kebuntuan terselesaikan, DPR dapat kembali ke bisnis seperti biasa --memberikan suara pada undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap departemen pemerintah.

McCarthy telah menjanjikan RUU tentang keamanan perbatasan, dan berjanji bahwa komitenya akan menyelidiki transaksi luar negeri keluarga Biden yang diduga korup, menyelidiki peran FBI dalam penyensoran online, dan menyelidiki asal-usul Covid-19.

Baca Juga: Pantesan! Refly Harun Tegaskan Lebih Banyak Rakyat yang Ingin Lihat Anies Baswedan Dibanding Jokowi untuk Hal Ini

Editor: Muhammad Syahrianto