AKURAT.CO Partai Demokrat menolak tegas wacana sistem pemilu tertutup proporsional. Penolakan itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023). 

AHY menilai, jika sistem pemilu tertutup proporsional diterapkan maka rakyat tidak dapat lagi memilih wakil rakyat. Padahal, rakyat menginginkan agar diikutsertakan dalam menentukan pilihan supaya tidak seperti membeli kucing dalam karung.

"Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan," kata AHY dalam pertemuan.

Menurut AHY, pertemuan dengan pimpinan partai politik ini menjadi penting karena akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Maka itu, pihaknya tidak menginginkan sistem pemilu tertutup proporsional diterapkan. 

"Sekali lagi kami menolak sistem Pemilu Tertutup Proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu," ucap AHY. 

Lebih lanjut, AHY berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk dapat menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan seksama dan berjalan dengan baik.

Secara internal partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya, dengan sistem pemilu terbuka proporsional tentu diharapkan setiap kader partai politik juga punya ruang dan punya peluang yang adil.

"Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Kita ingin sekali lagi, yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat luas," ujarnya.

Sebagai informasi, ketum partai politik lain yang menghadiri pertemuan tersebut yakni Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sedangkan Partai Nasdem diwakili oleh Sekjen Jhonny G. Plate dan PPP diwakili oleh Waketum Amir Uskara. []