Suara.com - Kerap mengkritik istana, pengamat politik Rocky Gerung justru setuju dengan ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan OTT KPK menjelekkan negara.

Tak mentah-mentah setuju omongan Luhut, Rocky Gerung menyebutkan alasan bila penyataan Opung di acara Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 tersebut benar.

Menurut Rocky, ucapan Luhut bisa jadi benar jika dikaitkan dengan ketidakpercayaan publik terhadap istana.

"Bukan itu yang dimaksud Pak Luhut, Pal Luhut sudah benar itu normatif," kata Rocky Gerung dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga: Rizal Ramli Sesumbar Pejabat Negara Nggak Ada yang Berani Debat: Luhut Ngacir, Sri Mulyani Takut

Rocky menjelaskan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap istana disebabkan lantaran orang-orang di lingkungan Jokowi yang kerap membuat kesalahan.

"Karena keadaan politik menganggap apapun yang diucapkan istana pasti ada maksud buruk, ya orang akan berprasangka buruk juga. Sudah terjadi semacam dalil kalau yang bicara istana apapun motifnya sudah pasti buruk,” ujar Rocky.

Kesalahan-kesalahan itulah yang menimbulkan persepsi publik untuk curiga dengan pernyataan dari orang-orang istana, termasuk yang disampaikan oleh Luhut.

"Itu penyebabnya hal-hal sebelumnya, mulai dari keterangan Pak Jokowi yang kadang ngaco dan konyol, Jadi orang selalu melihat bahwa ini upaya untuk memberantaskan korupsi yang dimaksud Pak Luhut itu sekadar untuk menghalangi organ stategis istana ditangkap, padahal bukan itu maksudnya, kan nggak mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi ini sudah terjadi dan susuah membereskan itu," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Luhut membuat heboh saat menyarankan agar KPK tidak sering-sering melakukan OTT atau Operasi Tangkap Tangan.

Baca Juga: Rocky Gerung: Mahfud MD Itu Masih Malaikat, tapi Membenarkan Perbuatan Iblis

"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dalam acara Aksi Pencegahan Korupi 2023-2024.

Dalam konteks itu, Luhut berbicara soal digital life yang sedang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi uang pembelanjaan negara dan meminimalisir praktik korupsi.

"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," lanjut Luhut.