MerahPutih.com - Delapan partai politik sepakat menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Tujuh elite parpol bertemu di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1), ditambah Gerindra yang turut dalam penolakan tapi tidak hadir dalam pertemuan.

Adapun sejumlah elite parpol yang hadir di Hotel Dharmawangsa adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian Wakil Ketua Umum PPP M Amir Uskara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali serta Sekjen NasDem Jhonny G Plate.

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, Ketum Golkar Airlangga Hartarto memastikan Gerindra ikut menyetujui hasil keputusan tujuh ketum parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca Juga:

Airlangga: Gerindra Setuju Sikap 7 Parpol Tolak Proporsional Tertutup

PDI Perjuangan (PDIP) menghormati pertemuan di Hotel Dharmawangsa menyikapi perubahan sistem pemilu yang perkaranya sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertemuan tersebut pada prinsipnya menolak sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan kembali dan meminta KPU melaksanakan Pemilu 2024 sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.

PDIP adalah parpol yang menginginkan agar pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup. PDIP yang tak hadir di pertemuan itu, memilih untuk akan menghormati apa pun putusan MK.

“Pertemuan yang ada di Hotel Dharmawangsa, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (8/1).

Menurut Hasto, pertemuan para pemimpin parpol merupakan hal biasa dalam dunia politik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga melakukan banyak pertemuan, baik dengan rakyat maupun dengan elite nasional.

Yang membedakan, lanjut Hasto, Megawati melakukan pertemuan dengan para ketua umum parpol tidak dalam pengertian terbuka.

"Beliau banyak melakukan dialog bangsa dan negara itu justru dalam suasana yang kontemplatif. Itu yang membedakan,” kata Hasto.

Dan momen saat ini, PDIP tengah disibukkan dengan persiapan HUT Ke-50 pada 10 Januari 2023.

Mengenai isu sistem pemilu proporsional terbuka yang hendak diubah menjadi tertutup, menurut Hasto, semua ada ranahnya masing-masing.

Terkait dengan fungsi legislasi atau pembuatan UU, ranahnya ada di DPR. Namun jika menyangkut judicial review UU terhadap UUD 1945, ranahnya ada di MK.

Baca Juga:

5 Poin Kesepakatan Ketum Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Saat disinggung soal idealisme yang dipegang PDIP terkait isu tersebut, Hasto mengatakan, pihaknya melihat DPR bertanggung jawab bagi masa depan negara.

Oleh karena itu, sebagai partai politik yang mengajukan calon anggota DPR, PDIP memerlukan para ahli dan pakar di bidangnya untuk bisa dicalonkan sebagai wakil rakyat di parlemen.

“Di Komisi I, kami perlu pakar-pakar pertahanan, para pakar-pakar diplomasi yang memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Di Komisi IV kami memerlukan pakar-pakar pertanian," jelas dia.

Dengan sistem proporsional terbuka, kata Hasto, ketika PDIP menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR, banyak yang tak sanggup menanggung biayanya.

"Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak harus ada (modal) Rp 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang habis sampai Rp 100 miliar untuk menjadi anggota dewan,” beber Hasto.

“Maka ada kecenderungan struktur anggota dewan, banyak yang didominasi para pengusaha,” sambung dia. (Pon)

Baca Juga:

NasDem: Jokowi Memahami Parpol Koalisi Tolak Proporsional Tertutup