Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya telah memberi pandangan terkait kinerja Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

"Reshuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan efektivitas Kabinet Indonesia Maju," ujar Hasto di Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

Hasto menjelaskan beberapa pandangan memang telah diberikan PDIP kepada Presiden Jokowi.

Namun, dia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, sehingga layak untuk dihormati.

"Jadi, kami sudah memberikan pandangan dan hibah Pak Jokowi nantinya untuk mengambil keputusan (reshuffle)," tegasnya.

Jokowi Jawab Soal Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal lagi mengenai rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. 

"Besok," kata Jokowi singkat saat ditanya awak media soal isu reshuffle dalam keterangan pers di sela-sela meninjau kawasan produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas) PT Pertamina Hulu Rokan Dumai di Kota Dumai, Riau, Kamis (5/1/2022).

"Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," jawab Jokowi lagi.

Sinyal perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 ini bukan kali pertama disampaikan Jokowi.

"Ya tunggu saja," tambahnya.

Jawaban serupa dilontarkan Jokowi saat disinggung kemungkinan perubahan komposisi partai politik di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, di Jakarta isu reshuffle menguat setelah muncul rumor bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate berencana mengundurkan diri dari jabatannya.

Rumor itu tak bertahan lama karena Johnny segera merilis pernyataan bahwa hal tersebut tidak benar.

"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju," tulis Johnny dalam pernyataan, Kamis sore.

Johnny yang menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem menegaskan kembali bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.

"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia," ujarnya.

Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sebelumnya sudah tiga kali mengalami perombakan oleh Presiden Jokowi. 

Pertama pada 23 Desember 2020, di mana terdapat enam pejabat baru untuk pos Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian pada 28 April 2021 Jokowi melakukan reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju dengan melantik dua pejabat baru untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Selanjutnya reshuffle ketiga terjadi pada 15 Juni 2022 saat Jokowi melantik sejumlah pejabat baru untuk pos Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.(ant/lpk/muu)