PRFMNEWS – Pemerintah melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dengan skema baru yaitu skema normal dengan target capaian hingga satu juta peserta atau penerima.

Penerapan skema normal pada Program Kartu Prakerja 2023 ini berpengaruh pada beberapa penyesuaian yang membedakan sejumlah hal dari skema semi bantuan sosial (bansos) yang diterapkan sebelumnya.

Sejumlah perbedaan atau perubahan pada Program Kartu Prakerja 2023 dengan skema normal ini dibeberkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Program Kartu Prakerja Berlanjut di 2023 dengan Skema Offline

“Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos lagi tetapi skema normal, yang diatur dalam Perpres No. 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Perekonomian 17/2022,” ujar Menko Airlangga Hartarto.

Adapun terkait perbedaan implementasi Program Kartu Prakerja 2023 ini, Airlangga menyebut pertama dari segi metode pelatihan yang akan dilakukan oleh para peserta bisa secara offline, online, maupun hybrid (bauran).

“Ini pelatihannya secara offline secara bertahap diawali di sepuluh provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan I-2023. Untuk tahap pertama ini di beberapa daerah, adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua,” ujarnya.

Baca Juga: Pengisian Alamat Saat Daftar Akun Prakerja Sering Salah? Perhatikan Beberapa Hal Ini Agar Berhasil Mendaftar

Perbedaan kedua, besaran bantuan yang akan diterima peserta naik menjadi senilai Rp4,2 juta per orang dari sebelumnya Rp3,55 juta.

Rinciannya, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

“Pada tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun,” jelasnya.

Baca Juga: Bantuan Sosial Banyak Meleset, Kartu Prakerja Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Ketiga, Airlangga menuturkan batas minimal durasi pelatihan juga akan ditambah menjadi 15 jam. Dengan demikian, peserta pelatihan bisa meningkatkan ketrampilan yang diinginkan.

Keempat, ia menegaskan pula terkait calon peserta yang boleh mendaftar program Kartu Prakerja di 2023 ini diperluas.

Penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kini boleh untuk mengajukan menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti (Bantuan) Subsidi Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” paparnya.

Kelima, Airlangga menyampaikan, implementasi skema normal ini akan lebih menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum ‘Future Job Report’, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.***