Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, mengungkap, jelang perhelatan kompetisi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, terdapat koalisi dalam koalisi. Hal tersebut dia ungkap berdasarkan beberapa partai politik yang terlihat kian matang membangun kerja sama.

Adapun beberapa partai yang terlihat mantang menjalin koalisi ialah Golkar, PPP, dan PAN yang menyebutnya sebagai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca Juga: Menteri NasDem Mau Kena Gusur, PDIP Wajib Hati-hati atau Enggak Surya Paloh Dapat Untung

Pun begitu pula dengan Gerindra dan PKB yang nampaknya juga menunjukkan kesamaan paham yang berimplikasi pada penyatuan tujuan dalam kontestasi pemilu.

NasDem pun demikian. Johnny menyebut partainya tengah menyusun platform pemenangan pemilu bersama dua partai yang berada di luar kabinet pemerintahan Joko Widodo, yakni Demokrat dan PKS. Adapun capres yang akan diusung ialah Anies Baswedan.

Terkecuali PDIP, Johnny menyebut, tanpa membentuk sebuah koalisi pun tetap memiliki tiket pencalonan presiden. Pasalnya, PDIP telah memenuhi presidential threshold.

"Saat ini potensi potretnya, koalisi dalam koalisi. Mengapa? Karena ada dua partai yang di luar koalisi, yang lain semua dalam koalisi. Ya, pasti PDIP punya hak pencalonan Pilpres karena penuhi presidential threshold," kata Johnny dalam paparnya di rilis survei Indikator Politik Indonesia yang diikuti secara virtual, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

"Ada empat potensi koalisi dalam koalisi kita saat ini. Ini potret real-nya," tambahnya.

Dia menegaskan, dengan membangun koalisi bersama partai yang dicap sebagai oposisi, tidak berarti melepas kerja sama yang telah dibangun dengan koalisi pemerintahan saat ini.

Dia menyebut, NasDem akan tetap menjadi koalisi pemerintah sampai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Bukan hanya dihadapkan koalisi pemerintahan dengan koalisi yang dibangun NasDem. Tidak. Potensi empat koalisi dalam koalisi kita saat ini karena kami mengingat potensi koalisi pilpres itu untuk tahun 2024-2029, bukan saat ini," katanya.

Dia menilai, hal tersebut yang perlu diperhatikan betul. Koalisi yang dibangun NasDem bersama Demokrat dan PKS bukan semata-mata untuk melawan pemerintahan saat ini.

Untuk itu, dia meminta agar soliditas mesti betul-betul dijaga. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik yang sehat. "Jadi tolong dilihat ini dengan pas, ya," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, menuturkan bahwa reshuffle yang mengerucut pada NasDem dilakukan bukan hanya karena kinerja kedua Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dorongan PDIP untuk me-reshuffle NasDem juga dilatarbelakangi oleh kepentingan politik yang dinilai telah berseberangan dengan NasDem pascamendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Dia menilai, sudah semestinya NasDem menarik diri dari koalisi pemerintah. Pasalnya, partai yang diketuai Surya Paloh tersebut dinilai telah mendeklarasikan tokoh oposisi yang selalu bertentangan dengan kebijakan Jokowi.

"Satu kinerja, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya, lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," kata Djarot saat ditemui wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

"Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah antitesa Pak Jokowi," tambahnya.

Baca Juga: Heboh PKB Bakal Gabung ke Koalisi Perubahan, NasDem Tegaskan Cak Imin Tak Langsung Sabet Posisi Cawapres

Editor: Muhammad Syahrianto