Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat suara terkait ancaman memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dampak menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Dia menilai, Perppu tak hanya dikeluarkan pada saat Jokowi sebagai presiden.

"Kan bukan cuma di zaman Pak Jokowi, presiden sebelumnya ada yurisprudensi mengeluarkan Perppu, sehingga saya pikir tidak ada alasan untuk memakzulkan presiden melalui Perppu atau karena presiden mengeluarkan Perppu kalau ada sebelum-sebelumnya kan pasti ada alasan," kata Dasco, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1).

Dia mengatakan, DPR RI akan mempelajari dan mengkaji lebih dalam terkait subtansi dari isi Perppu tersebut pada masa sidang yang akan datang. Sebab, hingga saat ini DPR RI masih masuk masa reses.

"Oleh karena itu, yang perlu dilihat adalah substansi dari Perppu tentu akan kita bahas di masa sidang di pekan depan," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, perppu Ciptaker disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingan yang obyektif, pelibatan rakyat, hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan adanya syarat-syarat pemakzulan, jika ada sebuah pelanggaran secara konstitusi, tentunya pemakzulan bisa saja dilakukan," kata Abdul. [tin]

Baca juga:
Perppu Cipta Kerja Sudah Akomodasi Kepentingan Buruh, Benarkah?
Kerugian Jadi Karyawan Outsourcing: Jika di PHK, Agen Tak Mau Bayar Pesangon
Buruh: Perppu Cipta Kerja Bolehkan Pekerja Outsourcing dan Aturannya Tidak Jelas
Perppu Cipta Kerja: Gubernur Punya Kewenangan Tetapkan UMK Jika Nilainya di Atas UMP
Buruh Protes Upah Sektoral Dihilangkan: Masak Gaji Freeport Sama dengan Pabrik Sandal