Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi penyalahgunaan jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju, yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024. Penyalahgunaan jabatan ini dinilai bisa menyebabkan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden Jokowi.

"Putusan MK beberapa waktu lalu yang memperbolehkan menteri maju sebagai kandidat Presiden tanpa harus mengundurkan diri menimbulkan potensi pemanfaatan fasilitas negara atau program kementerian untuk kepentingan elektoral calon tersebut," ujar peneliti ICW Lalola Ester dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2023).

Lalola lantas mencontohkan, tindakan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN. Menurut dia, Zulhas terlihat terang-terangan melakukan penyelewengan jabatan dengan mengimbau masyarakat untuk memilih putrinya dalam pemilu legislatif mendatang.

Diketahui Zulhas menyatakan demikian saat menjalankan program pembagian Minyakita di Telukbetung Timur. Namun disayangkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi seolah acuh dengan perlakuan Zulhas.

"Alih-alih meminta mereka mundur dan menanggalkan jabatannya, Presiden malah membiarkan para menterinya maju sebagai peserta pemilu," kata Lalola.

Selain itu, potensi pelanggaran hukum yang dilakukan peserta pemilu selama 2023 harus turut diwaspadai. Menurut Lalola, praktik lancung yang harus dihindari bagi pemangku kepentingan pemilu adalah merebaknya politik uang.

"Pola tindakan menyimpang itu terbilang selalu sama. Pertama, praktik suap yang dilakukan calon anggota legislatif kepada partai politik. Pada bagian ini, politik uang digunakan untuk memperoleh dukungan partai dan memperebutkan nomor urut," kata Lalola.

Viral beredar video di media sosial Twitter, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan operasi pasar dengan membagikan minyak goreng murah. Namun, pada kesempatan yang sama Zulhas juga mengajak warga untuk mendukung putrinya, Fut...