Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menyampaikan bahwa temuan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh instansi lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.

RAKYATKU.COM, LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara mendapatkan nilai mutu untuk kepuasan pelayanan dengan predikat kategori baik dengan nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79,87.

Hasil ini meningkat atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM pada 2021 lalu 78,91, dengan kenaikan selisih sebesar 0,96. Hal ini bisa diasumsikan bahwa adanya perbaikan pada penyelenggaraan pelayanan publik dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil tersebut dari Survei IKM Luwu Utara 2022 yang dilaksanakan Citra Pubik Indonesia-Lingkaran Survei Indonesia (CPI-LSI Network) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Luwu Utara.

Baca Juga : Survei CPI-LSI Network, Masyarakat Puas Kinerja Bupati Luwu Utara

Survei ini dilakukan pada pada 11 September sampai 25 November 2022. Survei berpedoman hukum Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017. Bertujuan mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam pengukurannya survei ini memiliki unsur indeks pelayanan yang terdiri atas sembilan indikator sebagai ukuran pelayanan, yakni 1. Persyaratan, 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3. Waktu Penyelesaian, 4. Biaya/Tarif, 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6. Kompetensi Pelaksana, 7. Perilaku Pelaksana, 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, 9. Sarana dan prasarana.

"Lingkup penelitian ini meliputi Pemkab Luwu Utara dan 32 instansi pelayanan di pemerintahan Luwu Utara. Survei ini menggunakan metode purposive sampling, yakni teknik sampling mendapatkan responden dengan menyesuaikan jenis layanan, tujuan, dan data yang ingin diperoleh," jelas Direktur PT CPI-LSI Network, Hanggoro Doso Pamungkas, Jumat (6/1/2023).

Baca Juga : 75 PPK Se-Luwu Utara Resmi Dilantik, Suaib Mansur: Amanah Ini Jangan Disalahgunakan

Responden yang diteliti berjumlah 1.063 responden sebagai penerima pelayanan publik. Adapun teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner di lokasi masing-masing unit pelayanan publik.

Survei ini juga mengukur nilai kesenjangan (gap) antara indeks kinerja penyelenggara pelayanan dan indeks kepentingan atau harapan pengguna.

Temuan lain dalam penelitian ini juga mengukur kepuasan masyarakat di 32 instansi. Hasilnya, 32 instansi juga dinilai lebih baik dibandingkan dengan 2021 yang lalu, yakni jumlah instansi berkategori C (kurang baik) berkurang, berkategori B (baik) bertambah, dan berkategori A (sangat baik) bertambah.

Baca Juga : Tingkatkan Ketahanan Pangan, Bupati Luwu Utara Resmikan Infrastruktur Lumbung Pangan

Dengan rincian, pada 2021 kategori C berjumlah 6 instansi, kategori B berjumlah 24 instansi, kategori A berjumlah 1 instansi. Sementara, pada 2022 kategori C berjumlah 5 instansi, kategori B berjumlah 25 instansi, kategori A berjumlah 2 instansi.

"Peneliti menyimpulkan semua indikasi temuan menyatakan bahwa secara kualitas survei indeks kepuasan masyarakat 2022 lebih baik dari tahun 2021. Kami mengharapkan hasil penelitian ini mampu memacu untuk lebih meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sehingga akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat," jelas Hanggoro.

Sementara, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menyampaikan bahwa temuan survei ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh instansi lingkup Pemkab Luwu Utara.

Baca Juga : Wabup Luwu Utara Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Teteuri

"Meskipun hasil survei IKM kita baik, kita tidak boleh puas dengan hal itu. Jadikan hasil survei ini sebagai dasar kita untuk berbuat lebih baik lagi kedepan," ucap Indah.

Indah meminta seluruh unit dan instansi lingkup Pemkab Luwu Utara untuk segera menyusun rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di masing masing unit.

"Segera menyusun program program tindak lanjut dengan melihat apa yang menjadi rekomendasi dari hasil survei dalam rangka perbaikan dan untuk meningkatkan kinerja," ucap Indah.