FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah kembali menganggarkan program kartu prakerja sebesar Rp2,67 Triliun untuk tahap pertama.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan, tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja bukan memelihara pengangguran.

“Masih ada kartu Prakerja? Bapak Menko @airlangga_hrt yth, setahu saya salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja - bukan ‘memelihara’ pengangguran dengan Kartu Prakerja,” ucapnya dalam unggahannya, Jumat, (6/1/2023).

Pernyataan Said Didu ini mengkritik unggahan  Airlangga Hartarto soal Rapat Koordinasi Terbatas terkait program Kartu Prakerja tahun 2023 bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita dan Wakil Kepala Kepolisian RI Bapak Gatot Eddy Pramono, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Ibu Denni Puspa Purbasari, serta hadir secara daring Perwakilan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan beberapa perwakilan lembaga terkait.

Airlangga mengatakan, Prakerja tahun 2022 terbukti telah membantu peningkatan skill serta peningkatan inklusi keuangan, sekaligus mendorong daya beli masyarakat dengan skema semi bansos.

“Pada tahun 2023 ini, program Prakerja akan dilaksanakan dengan skema normal dengan total anggaran tahap awal 2,67 triliun. Artinya, Prakerja tahun ini fokus pada peningkatan skill pekerja,” ucap Ketua Umum Partai Golkar ini, kemarin.

Selain itu kata Airlangga, pemerintah daerah turut dilibatkan dalam mensosialisasikan Prakerja agar informasinya semakin masif dan sampai pada masyarakat yang hendak mendaftarkan diri di program Prakerja.

“Tepat guna, tepat sasaran,” tandasnya. (selfi/fajar)