Partai Demokrat menyoroti enam alasan yang menjadi dasar banyaknya kelompok menyatakan ketidakpuasan setelah delapan tahun dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bagi Demokrat, yang paling menarik dari tangkapan survei Indikator terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi justru alasan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi,” kata Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat melalui keterangan tertulisnya, Jumat (06/01/23).

Menurut Herzaky apa yang diungkapkan masyarakat ini adalah issue rakyat, bukan issue elit. 

Baca Juga: Tuding AHY Nggak Baca Perppu Cipta Kerja, Demokrat Nggak Main-main: AHY Itu...

“Ini fakta, bukan persepsi. Di lapangan memang inilah yang terjadi. Hidup rakyat nyatanya memang semakin sulit,” kata dia. 

Ia menambahkan bahwa masyarakat zaman sekarang sudah mengetahui mengenai prioritas dari Presiden Jokowi dan bukannya memihak pada prioritas rakyat. 

“Rakyat menyadari bahwa prioritas pemerintahan Presiden Jokowi adalah infrastruktur serta proyek-proyek mercusuar yang justru berjarak dengan kepentingan perut dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari mereka,” jelasnya.

Ia juga menambahkan indikator menurunnya daya beli rakyat, tingkat pengentasan kemiskinan yang semakin lemah, tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan lainnya adalah kondisi yang nyata adanya di lapangan, bukan di atas kertas survei. 

Baca Juga: Jokowi Diisukan Tendang NasDem demi Rangkul PKS-Demokrat, Pengamat: Biar Dicicipi Sebentar, Kekuasaan Tak Mungkin Ditolak

“Ini yang seharusnya menjadi prinsip pemerintah yang harus terlihat jelas dan dibuktikan oleh kebijakan politik anggaran yang nyata berpihak untuk rakyat, bukan yang lain,” tambahnya. 

“Dari sini bisa disimpulkan bahwa masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan semakin meluas dan membesar jumlahnya,” jelasnya. 

Diketahui terdapat 6 alasan teratas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, antara lain adalah:

1. Harga-harga kebutuhan pokok meningkat

2. Bantuan tidak merata

3. Kurang berpihak kepada rakyat kecil

4. Kemiskinan tidak berkurang

5. Ketimpangan pendapatan

6. Lapangan kerja/pengangguran.

Baca Juga: Tunggu Restu OJK, Pegadaian Segera Perluas Bisnis Baru melalui Bank Emas