JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pernyataan eks narapidana korupsi yang kini kembali berseragam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy (Romi) soal penyelenggaraan pemilu ditanggapi Pengamat Politik, Ujang Komarudin.

Ujang mengatakan bahwa Romi tidak bisa maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) di pemilu 2024.

Hal itu berdasarkan ketentuan Mahkamah Konsitusi (MK) bahwa mantan napi korupsi harus ada jeda lima tahun sebelum nyaleg.

Tuai Polemik, PKS Minta MK Konsisten soal Sistem Proporsional Terbuka

"Romi itu gak bisa maju jadi caleg di 2024, karena dia mantan napi korupsi. Kalau mau nyaleg, harus ada jeda lima tahun dulu. Artinya dia baru bisa nyaleg di Pemilu 2029 yang akan datang," ujar Ujang saat dihubungi Jitunews.com, Jumat (6/1/2023).

Terkait pernyataan Romi yang justru mempertanyakan apakah pemilu akan digelar pada tahun 2024.

Ujang justru menilai pernyataan Romi tersebut justru bagian dari skenario Jokowi. "Itu biasa saja bagian dari skenario Jokowi, tapi rakyat akan marah. Dan ini bahaya. Jika rakyat marah, bisa ribut atau chaos," tuturnya.

Menurutnya apabila pemilu 2024 batal dilaksanakan dan justru bertujuan untuk menambah masa jabatan presiden Jokowi.

Maka hal itu dinilainya akan membuat masyarakat marah dan berujung pada mahasiswa bergerak untuk melawan pemerintah.

"Jangan merasa kuat, padahal lemah. Bisa saja rakyat dan mahasiswa akan bergerak melawan pemerintah yang dianggap sedang menjalankan pemerintahannya seenaknya sendiri. Dan jika diperpanjang, bisa saja akan menghadirkan people power," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Romi mempertanyakan agenda pelaksanaan Pemilu 2024 saat ditanya soal niatnya berkontestasi tahun depan usai kembali aktif di politik.

"Memang pemilunya jadi tahun 2024?" Kata Romi sambil terkekeh di kantor pusat PPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).

Namun, saat ditanya apakah dirinya mengetahui informasi soal kemungkinan Pemilu 2024 batal, mantan narapidana kasus korupsi itu mengaku tak tahu.