Publik dihebohkan dengan kegaduhan elite pilitik yang meributkan soal sistem proporsional tertutup dan terbuka. Termasuk dalam hal ini, sikap PDIP yang mendorong penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang, menuai respons dari berbagai pihak. Tidak terkecuali dari pengamat politik.

Pengamat politik, Jamiluddin Ritonga pun meminta PDI-Perjuangan tak perlu ngotot mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.

Apalagi, sudah 9 partai di Senayan yang menyatakan tidak setuju dengan sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca Juga: KPK Dikabarkan Ngotot Tingkatkan Kasus Formula E ke Tahap Penyidikan, Analisis Refly Harun Nggak Main-main: Upaya Membidik Anies Baswedan!

Karenanya, kata Jamiluddin, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak perlu memaksakan diri sistem tersebut untuk diterapkan.

“Kenapa PDIP ngotot mendukung, karena menguntungkan partainya,” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id, Kamis (5/1/2022).

Kendati demikian, Jamiluddin menyadari sikap ngotot PDIP mendukung sistem pemilu proporsional tertutup karena menguntungkan partainya.

“Pilihan PDIP itu tentu wajar karena dinilai lebih menguntungkan bagi partainya. PDIP yakin dengan sistem proporsional tertutup, kader terbaiknya akan dapat lolos ke Senayan,” tutur dia.

“Hal itu perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup,” ujar dia.

Menurut dia, sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa.

“PDIP dengan lapang dada sebaiknya menerima sistem proporsional terbuka. Hal itu tentunya akan diterima jika PDIP memang mengedepankan demokrasi,” tutur dia.

Baca Juga: Telak! Ganjar Pranowo Melampaui Anies Baswedan, Relawan Bangga: Gubernur Kampung Unggul Dibandingkan Gubernur Fasih Bahasa Inggris!

Untuk diketahui, delapan dari sembilan fraksi partai di DPR RI menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Itu terkait gugatan judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (pemilu).

Namun, hanya PDIP yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup tersebut.

Baca Juga: Bandara Ngurah Rai Layani 900 Ribu Penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru 2023

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id.