Sejak mencuatnya isu reshuffle yang sudah disinyalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), saling serang argumen antara Partai NasDem dan PDIP menjadi tak terhindarkan. Hal ini semakin memperpanas isu keretakan hubungan Jokowi dengan Ketum NasDem, Surya Paloh.

Padahal, diketahui PDIP dan NasDem adalah sama-sama partai pendukung pemerintah dan pernah bekerja sama pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu untuk mengantarkan Jokowi ke kursi RI 1.

Baca Juga: Masih Jadi Koalisi Pemerintahan Jokowi, Refly Harun Soroti Sikap NasDem Soal Perppu Cipta Kerja: Kalau Menterinya Ditendang...

Kini PDIP secara blak-blakan meminta dua menteri dari Nasdem yang menjabat di kabinet Jokowi untuk diganti. Hal itu menyusul sinyal-sinyal reshuffle yang diberikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Diduga, sikap keras PDIP pada Nasdem tak terlepas dari manuver politik partai besutan Surya Paloh itu jelang Pilpres 2024, di mana partai tersebut telah terang-terangan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya.

PDIP dorong menteri Nasdem mundur

Dorongan agar menteri Nasdem mundur dari kabinet disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat beberapa waktu lalu.

Dua menteri yang disoroti Djarot adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).

Menurut Djarot, Syahrul Yasin Limpo telah gagal memenuhi keinginan Presiden Jokowi yakni berdaulat secara pangan. Pasalnya Yasin Limpo pernah megambil langkah impor beras hingga 500 ribu ton.

Food estate yang menjadi tanggung jawab Kementerian pertanian juga tak luput dari kritik Djarot. Menurut dia, dalam program tersebut, sebagian budidaya tanaman berskala besar telah gagal.

Baca Juga: Sebut PDIP Setujui Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu Berkat Bisikan Jokowi, Rocky Gerung: Ibu Mega Dibohongi

"Termasuk setiap musim tanam, kita pasti mengalami kelangkaan pupuk. Para petani kalo saya ketemu di dapil itu kenapa harga pupuk subsidi itu mahal," ucap Djarot.

Anies Baswedan jadi batu sandungan Nasdem

Selain mengkritik kinerja menteri dari Partai Nasdem, ternyata faktor Anies Baswedan juga diduga jadi pemicu PDI Perjuangan meminta dua menteri Nasdem tinggalkan kabinet.

"Juga terkait dengan partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya," ucap Djarot.

Ucapan senada juga disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, sikap Nasdem di DPR RI berubah setelah partai tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya.

Baca Juga: Anies Baswedan Berhasil ‘Buat Gaduh’ Kabinet, Menteri-menteri Nasdem Terancam ‘Didepak’

Menurut Hasto, manuver Nasdem tersebut mengganggu soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," kata Hasto di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).

Partai Nasdem angkat suara

Melihat dinamika politik yang berkembang di seputaran isu reshuffle yang kian menjalar kemana-mana, Sekjen Nasdem Johnny G Plate meminta agar tidak ada pihak-pihak yang membuat gaduh.

Sebab menurut dia, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Ia juga menyindir politisi PDIP yang meminta menteri Nasdem mundur dari kabinet layaknya bertindak seperti presiden.

Plate juga menegaskan Nasdem akan selalu mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, baik di eksekutif maupun di parlemen.

"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan pak Jokowi-Maruf," katanya pada awak media.

Baca Juga: Bukan Karena Isu Politik, PDIP Minta Menteri-menteri Nasdem Harus Mundur Karena Masalah Ini…

Ia juga menyindir supaya tidak ada politikus yang berupaya memengaruhi hak prerogatif presiden dalam perombakan kabinet ini.

"Jangan sampai ada 'presiden-presiden' mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi presiden," katanya.

Baca Juga: BRI Bagikan Dividen Interim Rp 8,63 Triliun ke Pemegang Saham