Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai sekolah partai yang dibangun oleh PDI Perjuangan (PDIP) merupakan upaya positif dalam membekali calon legislator dan kepala daerah.

Apalagi, lanjut dia PDIP terus secara konsisten menggelar sekolah partai bagi para calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif.

 

"Dan bagus-bagus saja sekolah partai PDIP dilakukan secara konsisten dan berdasarkan pada materi-materi yang berdasarkan ilmiah," kata dia.

 

Ujang juga menilai, sekolah partai yang dibangun PDIP bisa menjadi bekal bagi calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif saat terpilih.

 

Terlebih dalam sekolah partai, PDIP memberikan sejumlah materi berupa tes psikologis, materi ideologi partai, pembekalan Pancasila hingga materi tentang pencegahan korupsi.

 

"Calon kepala daerah maupun bakal calon anggota legislatif butuh pengetahuan, butuh penggemblengan secara ideologi. Dan itu harus diberikan teoritik, secara konseptual bagi calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif dari PDIP di sekolah partai itu," kata Ujang.

 

Ujang pun berharap dari sekolah partai, PDIP bisa menghadirkan dan melahirkan kader-kader partai yang ada di legislatif maupun eksekutif, memiliki wawasan Pancasila, global hingga tak tergiur berbuat korupsi.

 

"Karena kalau hanya calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif, kalau otaknya kosong nggak punya pengetahuan politik dan pemerintahan, itu bahaya dan repot. Itu tidak bagus," kata Ujang.

 

Sekolah partai digelar sesuai arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ingin kader-kadernya dipersiapkan secara matang guna menghadapi pemilu.

 

Diketahui, PDIP memasuki usia ke-50 tahun pada 10 Januari 2023 mendatang. Partai berlambang banteng moncong putih itu pun terus konsisten menggelar sekolah partai bagi para calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif untuk maju pada pemilu.

  Kemudian menghadapi Pemilu 2024, PDIP juga telah membuka tahapan seleksi bakal calon anggota legislatif yang diikuti oleh 27.802 peserta dari seluruh Indonesia.

 

. Pakar: Sistem proporsional terbuka akibatkan biaya politik tinggi
. Jaksa Agung perintahkan jajaran lakukan "waskat" untuk jaga netralitas

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2023