Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polri mengamankan 1,4 juta liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari dugaan penyalahgunaan sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan hasil pemberian keterangan ahli oleh tim BPH Migas, tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti yang paling dominan adalah BBM subsidi jenis solar.

"Banyaknya kasus yang diungkap tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM solar subsidi yang belum optimal, disparitas harga solar industri dan solar subsidi yang cukup besar," kata Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (4/1).

Erika menuturkan, terdapat juga hal-hal di luar faktor tersebut. Di antaranya, permintaan pasar (demand) atas solar yang dipergunakan bagi pelabuhan perikanan, industri, dan pertambangan dalam jumlah besar.

Selain itu, tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dan solar industri serta perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait penyalahgunaan BBM, termasuk sanksi administrasi, juga menjadi penentu maraknya penyelewengan.

Erika menyampaikan, terdapat beberapa modus operasi yang sering ditemukan dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Misalnya, penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU dan di badan usaha pemegang izin usaha niaga umum, agen, dan transportasi BBM.

Di SPBU, ujar Erika, dilakukan dengan cara helikopter atau pembelian berulang, misalnya melalui tangki modifikasi. "Kemudian, melakukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian JBT dari instansi terkait, dan ada keterlibatan oknum operator SPBU," tutur dia.

Sementara itu, modus penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga umum, agen dan transportasi BBM dengan pemalsuan pesanan pembelian (purchase order) dan pesanan pengantaran (delivery order) serta pencurian volume BBM di jalan.