Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate bicara soal desakan evaluasi dua menteri NasDem mencuat seiring munculnya kabar reshuffle atau perombakan kabinet. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) itu menegaskan reshuffle kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"NasDem sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres, memenangkan capres bersama-sama koalisi 2014-2019. Melaksanakan pembangunan negara bersama-sama koalisi dengan baik dan akan terus konsisten kepada pernyataan NasDem bahwa penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden," kata Johnny G Plate kepada wartawan di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Johnny mengatakan jangan sampai ada presiden dadakan selain Jokowi. Menurutnya, banyak yang berasumsi untuk mempengaruhi hak prerogatif.

-

-

"Karenanya serahkan itu pada bapak presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannnya, jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, presidensial right prerogatif presiden, jangan! serahkan itu pada presiden," ucapnya.

Johnny lantas ditanya kesiapan jika kursi NasDem kena reshuffle. Dia menjawab semua partai harus siap jika memang sudah menjadi keputusan Jokowi.

"Semua partai, kalau saya bilang semua partai, tanpa terkecuali, karena itu hak prerogratif yang dilindungi oleh konstitusi, jangan menabrak konstitusi, itu hak presiden," ujar Menkominfo ini.

Bahkan Johnny mengaku siap jika dirinya kena reshuffle. Sebagai pembantu presiden dia siap menjalakan apapun arahan presiden.

"Secara pribadi apalagi, kita di sini kan sebagai pembantu presiden. Melaksanakan kebijakan dan arahan presiden, itu sepenuhnya ada di presiden. Apa pengaruhnya pendapat pribadi saya terhadap keputusan presiden, yang ada itu keputusan presiden," ucapnya.

"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan preisden? tidak! itu sepenuhnya kepada preisden," lanjut Johnny.

Sebelumnya, Djarot kembali menyinggung dua menteri dari Partai NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Djarot mendorong kedua menteri itu mundur dari jabatannya di tengah isu reshuffle yang belakangan mencuat.

Djarot mulanya menyampaikan alasan kedua menteri yang bermitra dengan Komisi IV DPR itu harus dievaluasi Presiden Joko WIdodo (Jokowi). Dia menilai produksi pangan dalam negeri masih tidak mencukupi.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

Anggota Komisi IV DPR ini lalu menyinggung keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di 2024. Menurutnya, NasDem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle.

"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya," ujarnya.

"Kalau menurut hemat saya, dengan sikap-sikap seperti ini berarti NasDem ini kan sahabat baiknya Pak Jokowi, dan selalu disampaikan apapun keputusan Pak Jokowi, Partai nasDem akan menghargai karena Pak Jokowi sahabat dari Partai NasDem. Oleh karena itu, mari kita evaluasi bersama-sama, karena di dalam proses pemerintahan seperti ini, ini ada etika, ada moral," imbuhnya.