SEOUL, iNews.id - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengancam akan menghentikan perjanjian atau pakta militer dengan Korea Utara (Korut) jika negara itu kembali melanggar wilayah udaranya. Pakta militer tersebut diteken pada 2018 oleh presiden Korsel saat itu Moon Jae In dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.

Lima drone Korut pekan lalu memasuki wilayah udara Korsel, diduga kuat untuk mengumpulkan informasi penting. Satu drone di antaranya bahkan mendekati Ibu Kota Seoul. 

Militer Korsel mengerahkan jet tempur dan helikopter untuk mencegat kelima drone itu. Drone-drone itu  dilaporkan bisa kembali ke wilayah Korut.

Juru bicara Yoon, Kim Eun Hye, mengatakan presiden telah mendapat pengarahan tentang rencana pembalasan atas pelanggaran wilayah udara oleh Korut. Sebagai respons, Yoon menegaskan kembali Korsel harus membangun kemampuan pencegahan yang jauh lebih baik, melampaui tingkat proporsional.

“Dia juga menyerukan percepatan pengembangan untuk memproduksi drone siluman tahun ini dan segera membangun sistem pembunuh drone,” kata Kim, seperti dilaporkan Yonhap, Rabu (4/1/2023).

Setelah insiden drone Korut itu, Yoon mengkritik militer atas lambannya upaya pencegatan. Bahkan satu pesawat tempur yang dikerahkan yakni KA-1 jatuh. Dia juga mendesak militer untuk bersiap melakukan pembalasan.

Bukan hanya itu, Yoon juga menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang bergantung pada pakta militer 2018. Pakta itu melarang kegiatan bermusuhan di daerah perbatasan. Masalahnya, pelanggaran paling banyak dilakukan Korut.

Sebagai usul konkret, dia juga memerintahkan menteri pertahanan untuk membentuk unit drone yang bisa melakukan misi multiguna, yakni pengawasan, pengintaian, dan peperangan elektronik. Menhan juga ditugaskan menyiapkan sistem untuk memproduksi drone ringan secara massal dan sulit dideteksi.

Editor : Anton Suhartono

:

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: