TAGAR.id, Kota Medan, Sumut – Wali Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa kota yang dipimpinnya anti terhadap perilaku kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex (LGBTQI+).

Pernyataan itu dinilai diskriminatif dan berpotensi menimbulkan persekusi. Anugrah Andriansyah melaporkannya untuk VOA.

Pernyataan Bobby yang menegaskan bahwa Kota Medan anti terhadap perilaku kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex (LGBTQI+) menuai kritik.

Cuitan Wali Kota Medan, Sumut, Boby Nasution (Foto: Twitter Bobby Nasution @bobbynasution)

Kritik pedas datang dari Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah. Pernyataan yang mengandung nada diskriminasi tersebut tak seharusnya diucapkan oleh seorang kepala daerah.

"Jadi kami menyesalkan sebenarnya pernyaaan itu karena berpotensi melahirkan praktik diskriminasi pada kelompok tertentu," katanya kepada VOA, Selasa, 3 Januari 2023.

Menurut Anis, konstitusi telah menjamin setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Dengan kata lain, tidak ada diskriminasi terhadap berbagai kelompok baik berdasarkan ras, agama, golongan, dan orientasi seksualnya. Apalagi dalam Undang-Undang HAM Pasal 3 dan Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM serta kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

"Diskriminasi yang dimaksud itu jelas dalam UU HAM. Semestinya kalau berdasarkan itu tidak boleh ada pembedaan perlakuan di Indonesia," jelas Anis.

Anis Hidayah (Foto: voaindonesia.com/Courtesy Photo)

Komnas HAM pun menyayangkan pernyataan Bobby terkait anti perilaku kelompok LGBTQI+ tersebut. "Seharusnya itu tidak perlu disampaikan oleh pejabat publik. Apalagi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita jelas, yaitu konstitusi serta Pancasila yang berbasis HAM," ujar Anis.

Aktivis LGBTQI+ dari GAYa Nusantara, Dede Oetomo, menilai pernyataan yang diucapkan wali kota Medan tersebut bisa memicu terjadinya persekusi terhadap kelompok gender minoritas. "Bisa (persekusi). Pernyataan dari wali kota seakan memberi restu untuk itu (persekusi). Pernyataan yang tidak bertanggung jawab," ucapnya kepada VOA.

Bukan hanya itu, kata Dede, seharusnya Bobby yang memimpin satu kota seharusnya menjadi pemimpin semua warganya tanpa ada pengecualian. Pernyataan dari wali kota Medan itu juga dinilai hanya mencari suara dukungan dan simpati publik dengan memilih isu LGBTQI+.

"Tidak mengerti LGBT pokoknya dianggap sebagai sesuatu yang harus ditakuti dan dibenci," katanya.

Seperti diketahui, Bobby mendadak mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan LGBTQI+ saat perayaan malam tahun baru di Lapangan Merdeka Medan, Minggu, 1 Desember 2023. Saat itu, Bobby menyatakan Kota Medan anti terhadap perilaku kelompok LGBTQI+.

"Sepanjang saya jalan dari kantor Wali Kota Medan sampai sini. Saya lihat kok yang cowok sama cowok. Tidak ada ya. Kota Medan tidak ada LGBT. Kita anti LGBT," katanya.

Namun, esoknya Bobby menyatakan hanya bercanda saat menyampaikan melihat pasangan sesama jenis ketika perayaan malam tahun baru di Kota Medan. Kendati demikian, Bobby tetap menolak perilaku LGBTQI+ di Kota Medan.

“(Tapi) enggak bagus juga, cowok-cewek bukan mahram berpelukan di depan umum. Maksud saya jelaskan juga ingin menyampaikan tidak ada LGBT. Jadi saya menyampaikan kalau cewek dan cowok enggak boleh berpelukan di depan umum. Jangan pula cowok sama cowok berpelukan dan ciuman,” ucapnya, Senin, 2 Januari 2023. (aa/lt)/voaindonesia.com. []