Rabu, 4 Januari 2023 - 10:18 WIB

VIVA Nasional – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menanggapi ihwal beredarnya kabar penyelidikan kasus Formula E, yang akan naik ke tahap penyidikan tanpa status tersangka. Firli menegaskan, pihaknya bekerja sesuai aturan.

"Saya ingin jelaskan saja terkait dengan penyelidikan suatu perkara, itu tunduk pada ketentuan hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi azas tugas pokok pelaksaan KPK, sebagaimana diamanatkan undang-undang," kata Firli Bahuri dikutip Rabu, 4 Januari 2023.

Firli mengklaim, setiap penanganan perkara KPK selalu menjunjung tinggi HAM. Purnawirawan Jenderal Polisi bintang tiga itu pun memastikan lembaga antirasuah bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

"Kami tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur UU KPK sendiri atau hukum acara, karena disebutkan di dalam Pasal 38 UU 19 tahun 2019 di situ adalah segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU," kata Firli.

Anies Baswedan saat di gedung KPK

Adapun mengenai narasi akan menaikan status penyelidikan Formula E tanpa ada tersangka, dalih Firli, KPK tidak pernah mentersangkakan setiap pihak tanpa adanya minimal dua alat bukti.

"Prinsipnya KPK tidak akan pernah mentersangkakan orang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana," kata Firli.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan, sampai saat ini laporan dugaan korupsi terhadap ajang balap Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Namun, tak dipungkiri KPK tengah melakukan kajian terkait tahap penyidikan tanpa adanya penetapan tersangka.

"Sebagai profesionalitas kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK masih terus melakukan berbagai upaya tindak lanjut dari laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat atas dugaan TPK pada penyelenggaraan Formula E," kata Ali Fikri, Senin lalu.

Selama ini penanganan perkara di KPK sedikit berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua penegak hukum itu bisa mengusut perkara ke tingkat penyidikan tanpa menjerat tersangka lebih dulu. Namun, KPK sebaliknya mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) sekaligus dengan nama tersangka yang dijerat.

Kendati demikian, KPK memastikan untuk tetap fokus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum serta tugas dan kewenangannya berdasar UU. Namun, KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan-landasan hukum. 

"Hal ini dikhawatirkan justru bisa menimbulkan pemahaman publik yang salah kaprah," kata Ali.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut KPK ingin menaikkan status penanganan perkara Formula E dari penyelidikan ke penyidikan tanpa lebih dulu menetapkan siapa tersangkanya.

BW awalnya menyoroti kasus penyelidikan kasus Formula E yang dianggapnya sebagai kegilaan. Sebab, kasus dugaan korupsi terkait Formula E itu kabarnya ingin dinaikan statusnya ke penyidikan tanpa ada tersangkanya.

"Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya kasus Formula E. Kasus Formula E itu jadi sesuatu yang 'so special' sekali, jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini," kata pria yang akrab disapa BW dalam tayangan YouTube