Ketua KPK Firli Bahuri buka suara terkait tudingan Bambang Widjojanto soal dugaan KPK memaksakan Anies Baswedan sebagai tersangka Formula E.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuding adanya pemaksaan dari lembaga antirasuah itu dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.

“KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum dan Undang-Undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 UU Nomor 19 tahun 2019,” kata Firli di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023).

“Di situ disebutkan salah satu di antaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas,” katanya lagi.

Firli ditanya wartawan soal tudingan BW soal dugaan KPK memaksakan Anies sebagai tersangka Formula E.

Menurut Firli, penegakan hukum yang dilakukan KPK selalu mengacu pada ketentuan hukum. Dia memastikan penyelidikan kasus yang dilakukan KPK dilakukan secara profesional.

“Kita tetap kepada tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam UU KPK sendiri ataupun hukum acara,” katanya.

Firli memastikan KPK tidak akan menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang kuat.

“Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan pebuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana,” ujar Firli.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto menyentil lembaga antirasuah itu terkait isu proses penegakan hukum yang berbeda di lembaga antirasuah itu.

KPK disebut ingin menaikkan status penanganan perkara terkait Formula E dari penyelidikan ke penyidikan, tanpa lebih dulu menetapkan siapa tersangkanya.

Foto: Ketua KPK Firli Bahuri (ist)