2 Januari 2023 18:16 WIB

Rocky Gerung manilai Perppu Cipta Kerja hanya akan menampar kaum buruh. Pasalnya, ia menyebut selama ini kaum buruh telah bersabar dengan UU Cipta Kerja yang inskonstitusional.

Pengamat politik Rocky Gerung (Humas)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Namun hal itu menjadi polemik karena dinilai bertentangan dengan sistem demokrasi.

"Kalau sekarang apa kegentingannya dengan mengajukan Perppu. Jadi yang disebut kegentingan yang memaksa justru memaksakan kegentingan supaya korporasi, konglomerat tidak ada problem lagi untuk meneruskan ambisi mengeruk Indonesia," kata pengamat politik Rocky Gerung dalam siaran Youtube, dikutip Senin (2/1/2022).

Rocky Gerung manilai Perppu Cipta Kerja hanya akan menampar kaum buruh. Selama ini kaum buruh, kata dia, telah bersabar dengan UU Cipta Kerja yang inskonstitusional.

Dikunjungi Jokowi di Hari Natal, Pengurus Gereja Katedral Bogor: ini Anugerah Tuhan yang Luar Biasa

"Kaum buruh sebetulnya agak sabar oke lah ini inkonstitusional tetapi perlu waktu untuk penyesuaian," tandasnya.

Ia justru melihat Jokowi yang tidak memiliki kesabaran untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Menurutnya, Jokowi seharusnya mengikuti putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional.

"Sekarang presiden enggak mau untuk mengikuti ke fatwa yang juga ada masalah dari Mahkamah Konstitusi. Dia enggak mau nunggu satu tahun untuk memperbaiki, dia mau langsung saja mengaktifkan undang-undang yang inkonstitusional itu," ujarnya.

"Jadi mengaktifkan undang-undang yang inkonstitusional melalui Perppu itu artinya memperdalam inkonstitusionalitasnya," tandasnya.