2 Januari 2023 18:41 WIB

Sistem proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu sudah sangat tepat

Warga memberikan hak suaranya di TPS 73 Kecamatan Sukmajaya, Depok, Rabu (27/6). (Dok. Jitunews)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak judicial review mengenai pengaturan sitem pemilihan legislatif yang terdapat dalam UU Pemilu.

Dia menilai sistem proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu sudah sangat tepat untuk tetap dilakukan pada pemilu yang akan datang.

"Jangan sampai terjadi kemunduran dalam sistem pemilu legislatif kita yang sebelumnya juga sudah pernah menerapkan sistem proporsional tertutup," ujarnya di Jakarta, Senin (2/1/2023).

Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

Menurutnya dengan sistem proporsional terbuka, partai juga diberikan penuh sejak melakukan perekrutan dan mengusulkan calon legislatif.

Selain itu, pemilih bisa lebih mengenal calon legislatifnya dengan sistem proporsional terbuka.

Hal ini dikarenakan masing-masing caleg akan berkompetisi secara terbuka dan berusaha untuk mendapatkan hati para pemilih.

"Tidak ada alasan bagi partai mendorong sistem proporsional tertutup karena ingin penguatan partai dan menentukan kadernya yang mewakili di legislatif," tegasnya.