MerahPutih.com - Kritikan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja semakin deras.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani turut menyuarakan kritikan dengan menyebut penerbitan Perppu Ciptaker sebagai akal-akalan pemerintah menelikung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

Perppu Ciptaker: Libur Pekerja Cuma Boleh 1 Hari dalam Seminggu

"Ini Hanya akal-akalan pemerintah buat menelikung keputusan MK yang meminta agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam waktu dua tahun. Kenapa diminta untuk diperbaiki? karena UU tersebut dianggap cacat secara formil," kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/1).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kemudian menjabar sejumlah putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil. Pertama, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti.

Kedua, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ketiga, bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Keempat, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan.

"Eloknya ini dulu yang diperbaiki. sehingga status UU Cipta Kerja yang masih inkonstitusionalitas bersyarat itu bisa berubah. Jangan justru arogan dengan menerbitkab Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," tegasnya.

Baca Juga

Perppu Cipta Kerja Tuai Pro-Kontra, Jokowi: Hal Biasa

Ia berujar, dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja ini menujukkan kalau pemerintah tidak menghormati keputusan MK sebagai Lembaga Yudikatif.

"Ini berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia, karena MK itu sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif. Kalau Lembaga yudikatif tidak lagi dihormati maka sistem demokrasi yang sudah kita bangun puluhan tahun ini bisa kacau," katanya.

Selain itu, Netty khawatir jika Perppu Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya para pekerja.

"Banyak kekhawatiran yang muncul, salah satunya bahwa Perppu ini sengaja dimunculkan untuk tetap lebih mengedepankan kepentingan investor dan tidak berpihak kepada para pekerja," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Demokrat soal Perppu Cipta Kerja: Jangan Abaikan Hak Rakyat