PRFMNEWS - Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2023 secara offline atau tatap muka, berbeda dengan sebelumnya hanya melalui online.

Program Kartu Prakerja ini akan dilaksanakan dengan skema normal dan fokus pada peningkatan kompetensi serta produktivitas angkatan kerja.

Selain itu, pemerintah akan anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta per orang.

Baca Juga: Pengisian Alamat Saat Daftar Akun Prakerja Sering Salah? Perhatikan Beberapa Hal Ini Agar Berhasil Mendaftar

"Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang dikutip prfmnews.id dari laman ekon.go.id pada Senin, 2 Januari 2022.

Menko Airlangga menuturkan, meski Kartu Prakerja akan dilakukan dengan normal di tahun 2023, namun, skema semi bansos masih berlanjut sampai kuartal IV 2022.

Baca Juga: Bantuan Sosial Banyak Meleset, Kartu Prakerja Dinilai Tidak Tepat Sasaran

"Diingatkan, kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023," ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan skema normal tersebut, pada tahun 2023 Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta.

Baca Juga: Sudah Ikuti Pelatihan Prakerja Tapi Insentif Belum Cair? Bisa Jadi Gara-gara Ini Penyebabnya

"Total bantuan senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei," lanjutnya.

Jumlah ini berbeda dengan skema Kartu Prakerja sebelumnya memiliki nominal uang tunai yang lebih banyak diterima peserta Prakerja.***